Selasa, 28 September 21

Soal Capim KPK, Presiden Bisa Keluarkan Perppu

Soal Capim KPK, Presiden Bisa Keluarkan Perppu
* Fadli Zon.

Jakarta, Obsessionnews Nasib delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum jelas arahnya. Sebab, sampai saat ini Komisi III DPR RI belum memutuskan kapan pihaknya melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), lantaran masih ada silang pendapat antar fraksi misalnya, tidak ada unsur Jaksa dari Capim tersebut

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, ada benarnya Komisi III mempersoalkan tidak adanya unsur Jaksa dari 8 Capim KPK. Pasalnya, dalam UU KPK memang diwajibkan Capim KPK harus mewakili dua unsur yakni masyarakat dan pemerintah (Jaksa).

Bila nanti Komisi III tidak bisa meloloskan semua Capim KPK, maka bisa saja kata Fadli, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengangkat Capim KPK dari unsur Jaksa maupun Polisi sebagai pelengkap kesempurnaan.

“Bisa saja. Presiden bisa mengangkat misalnya dari yang ada diagkat lalu sisanya yang tidak ada jaksanya diangkat presiden. Kan kita bisa bikin mudah kalau kalau situasinya darurat KPK harus kerja cepat maka unsur dari Kejaksaan bisa dilantik oleh presiden dengan menggunakan Perppu,” kata Fadli di Gedung DPR, Senin (30/11/2015).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, DPR sudah diberi tugas dan kewenangan yang begitu besar oleh UU dalam hal legislasi, pengawasan dan anggaran. Karena itu, usulan program dari pemerintah tidak semerta-merta bisa langsung diloloskan termasuk Capim KPK, kata Fadli.harus ada aturan dan mekanisme yang jelas.

Tim Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK lanjut Fadli hanya diberi tugas untuk menyeleksi tahap pertama. Keputusan akhirnya tetap ada di DPR. ‎”Tahap akhir di DPR itu memang konsekuensi dari lembaga ini,  karena kewenangannya begitu besar bahkan tidak boleh dipilih Presiden, artinya Presiden dalam hal ini diwakili oleh Pansel harus ada approval DPR karena kewenangan besar sekali,” terangnya.

Meski demikian, Fadli mengaku tidak mau ikut campur terlalu jauh apa yang sudah menjadi tugas Komisi III. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi III untuk menyelesaikan Capim KPK. Kata dia, apapun keputusan Komisi III adalah keputusan DPR yang harus dihormati bersama.

“Jadi apapun keputusan 10 fraksi di Komisi III itulah keputusannya. Nanti keputusannya di paripurna dan apapun keputusan paripurna adalah keputusan DPR. Karena itu Komisi III miliki independensi untuk memutuskan mau dibawa kemana Capim KPK yang ada sekarang ini,” pungkasnya. ‎(Albar).

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.