Jakarta – Pemerintah perlu rumah strategi untuk hindari jebakan kapitalisme global. Apalagi jika tidak ada langkah dan kebijakan strategis yang akan diambil oleh pemerintah, terlebih membiarkan kapitalisme menggerogoti Indonesia dengan para perilaku pengambil kebijakannya seperti sekarang ini.
“Hal ini cukup menarik untuk direnungkan,” ungkap mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida kepada obsessionnews, di sela-sela Round Table Disscussion (RTD) yang diselenggarakan LEMHANAS tentang skenarion Indonesia 2045 (100 tahun merdeka), Kamis (4/12/2014).
Laode mengakui pandangan yang berkembang dari lintas bidang keilmuan yang menggambarkan kondisi Indonesia kedepan bukan kian membaik melainkan justru akan kian buruk. Ia pun menyebut Ahli pangan Prof Dwi Andreas secara nyata menunjukkan signal kondisi pangan di Asia Tenggara akan jadi persoalan termasuk akan mengena Indonesia yang saat itu akan berpenduduk sekitar 360 jutaan jiwa.
Demikian juga dari segi politik, lanjutnya, di mana para elite penyelenggara negara tidak kunjung tampil diri sebagai role model, tidak ada patron panutan yang bisa dijadikan acuan positif oleh masyarakat maka akan kian rusak moral para warga bangsa ini ketika materi jadi orientasi utamanya.
“Artinya, kita akan terus alami kebusukan moral politik (political moral decay) masyarakat pun akan kian sekuler dalam cara pikir dan perilakunya. Maka yang akan terus menang dalam pertarungan politik dan memimpin negara ini adalah kubu politik fragmatisme dengan menyingkirkan jauh pada kubu moralis,” tandasnya.
“Persoalannya kemudian ketika pemerintah pusat dan barisan stakeholdersnya hanya terus sibuk mengurus kepentingan masing-masing, maka yang akan terjadi adalah ketidak puasan masyarakat daerah yang bisa mengarah pada, tuntutan untuk bebaskan diri dari NKRI,” tambahnya.
Daerah-daerah yang potensial SDA-nya, menurut dia, akan semakin bersemangat untuk mengelola dirinya sendiri, apalagi jika kebijakan politik pemerintah nasional tidak melahirkan kebanggaan bagi daerah.
“Celakanya, jika kebijakan pemerintah akan terus memberi ruang besar pada para pemodal untuk eksploitasi SDA, maka ke depan negara ini akan tergolong ‘the stolen country’ (negara yg kecurian. Ini tentu tidak dikehendaki,” paparnya. (Asm)
