Rabu, 8 Februari 23

Skandal Jiwasraya Gagal Bayar Polis Nasabah, PPP Usulkan Empat Solusi Ini

Skandal Jiwasraya Gagal Bayar Polis Nasabah, PPP Usulkan Empat Solusi Ini
* PT Asuransi Jiwasraya (Persero). (Foto: FB Asuransi Jiwasraya)

Jakarta, Obsessionnews.com – Skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang gagal membayar polis nasabah mencuat di publik. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi mengusulkan empat solusi menghadapi masalah ini.

“Kehadiran negara (pemerintah) untuk mem-back up nasabah ini perlu. Jangan sampai kasus Bank Century 10 tahun lalu kembali terulang. Lagi-lagi masyarakat dan nasabah yang jadi korban,” ujar Achmad Baidowi di Jakarta melalui keterangan tertulis yang diterima obsessionnews.com,  Senin (23/12/2019).

Jiwasraya menyatakan tak akan sanggup membayar polis nasabah pada periode Oktober hingga Desember 2019 sebesar Rp 12,4 triliun. Menurut wakil rakyat yang akrab dipanggil Awiek ini, angka itu cukup besar. Karena itu solusinya yang memungkinkan adalah dibayarkan secara bertahap.

“Kita sekarang memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mencarikan solusi. Tentu kalau harus dibayar lunas dalam tahun 2020, saya yakin nggak sanggup, tidak akan bisa, sulit. Itu dana yang cukup besar, maka solusinya bertahap,” terangnya.

Menurut Awiek, masalah Jiwasraya ini memiliki potensi kerugian negara. Karena itu pihaknya juga juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit, apalagi Jiwasraya juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Karena jiwasraya merupakan BUMN, maka kami berharap dari DPR itu nanti keputusannya bisa jadi melalui Komisi terkait memerintahkan BPK untuk melakukan audit terhadap potensi kerugian negara,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini.

Ia menambahkan, pihaknya juga mendorong pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) terkait masalah Jiwasraya. Upaya politis ini untuk mendalami masalah Jiwasraya serta mencarikan solusinya.

“Di Komisi VI kami menjalankan fungsi pengawasan. Sudah ada kesepakatan di Komisi VI membentuk panja ataupun pansus, untuk mendalami persoalan ini, supaya clear, masalahnya di mana dan solusinya seperti apa,” tandas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP ini.

Yang berikutnya, lanjutnya, efisiensi yang dilakukan oleh pihak Jiwasraya sendiri. Jangan pula perusahaan bermasalah ini progres efisiensinya tidak ada,” pungkasnya.

Sebagai informasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai angkat bicara merespons skandal Jiwasraya tersebut. Jokowi mengatakan, masalah di Jiwasraya sudah masuk ranah kriminal.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada aparat penegak hukum untuk memproses dugaan kecurangan (fraud) di Jiwasraya. Kejagung menyebutkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.