Rabu, 27 Oktober 21

Skandal APBD DKI: Gagalkan Hak Angket, Loloskan Begal Anggaran

Skandal APBD DKI: Gagalkan Hak Angket, Loloskan Begal Anggaran

Jakarta, Obsessionnews – Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) meniali, sudah jadi kebiasaan eksekutif pemerintahan di semua strata bekerjasama dengan anggota legislatif untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) guna dibegal dan dijarah secara bersama-sama.

“Maka langkah anggota DPRD DKI menyelenggarakan Hak Angket APBD DKI patut diapresiasi. Sebab penggunaan hak angket bisa membongkar otak dan jaringan para pembegal APBD DKI, dan bisa diikuti di daerah lain yang punya penyakit sejenis,” tandas Adhie dalam pesan BBM-nya ekpada Obsessionnews, Jumat (13/3/2015).

Tapi, ia menyoroti, belakangan ada elit parpol (Nasdem, PKB, PAN) berupaya menggagalkan hak angket. Padahal, lanjtu Adhie, gagalnya hak angket bisa dipastikan bakal meloloskan para pembegal anggaran dari jerat hukum, atau dari sorotan publik.

“Ingat, angket Bank Century yang merugikan uang Rp6,7 triliun, yang digelar DPR-RI pada 2009, berhasil menemukan otak di balik skandal rekayasa bailout tersebut: Boediono, Sri Mulyani, Darmin Nasution, dan lain-lain. Meskipun sampai detik ini lolos dari jerat hukum, itu hanya soal waktu saja,” tutur Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI).

Makanya, lanjut Adhie, jadi sulit dipahami apa sebab elit parpol itu perintahkan anggotanya menarik diri. Pihaknya melihat ada dua kemungkinan:

1. Para elit parpol itu tidak memahami Konstitusi, UU dan politik secara umum. Sebab hak angket itu 100% haknya anggota legislatif yang tidak bisa dipisahkan atau diambil alih pihak manapun. Maka melarang atau menghalangi anggota legislatif menggunakan haknya adalah perbuatan melawan hukum, lebih luasnya, menentang Konstitusi.

2. Para elit parpol itu menjadi bagian atau bersekongkol dengan para pembegal anggaran yang pasti akan sangat terganggu dengan hak angket yg akan jadi perhatian publik karena di gelar di Ibukota dan sedang menjadi trendingtopik.

“Oleh sebab itu, bagi rakyat Indonesia yang ingin membuka tabir para pembegal anggaran, tak ada cara lain kecuali mendukung Hak Angket APBD DKI,” tutur Mantan Jurubicara Presiden era Gus Dur. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.