Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional 2020-2024 dibutuhkan keterpaduan perencanaan dan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah dilaksanakan dengan berdasarkan pada kebijakan nasional, kebijakan pembangunan sektoral kementerian/lembaga lain, pembangunan daerah, potensi wilayah, potensi pendanaan, dan agenda internasional. Kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah juga dibutuhkan, sehingga dalam Rakorbangwil ini Kementerian PUPR mengundang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Agraria, dan Tata Ruang/BPN sebagai narasumber.
Fatah mengatakan, dalam setahun ini semua negara termasuk Indonesia merasakan dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelemahan sektor produktif dan kontraksi ekonomi. Salah satu upaya pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang diharapkan memberikan multiplier effect yang mempercepat pertumbuhan sektor-sektor lainnya.
Kementerian PUPR sendiri terus melakukan pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, konektivitas, serta dukungan terhadap kawasan permukiman dan perumahan. Untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi, Kementerian PUPR telah membangun 46 bendungan pada akhir 2020 dan akan diselesaikan sebanyak 61 bendungan yang akan menyediakan pasokan air baku hingga 50 m3/detik hingga 2024.
Halaman selanjutnya
