Jakarta, Obsessionnews.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Bukalapak saling bersepakat untuk membawa usaha kecil dan menengah (UKM) daerah menuju pemasaran online ke pasar global. Hal ini disampaikan kedua belah pihak dalam upacara penutupan
Apkasi Otonomi Expo 2019 yang berlangsung di Hall B, Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya berkeinginan menggandeng Bukalapak untuk bersama-sama dengan Apkasi membantu UKM-UKM di daerah yang anggotanya mencakup 416 kabupaten. “Saya melihat Bukalapak ini sudah teruji sistemnya, sementara Apkasi memiliki potensi komoditas yang tersebar di seluruh nusantara,” ujar Bupati Banyuwangi ini.
Dengan melihat potensi yang ada, CEO Bukalapak Ahmad Zaky antusias dengan keinginan Apkasi. “Saya sudah berkeliling ke arena pameran yang digelar oleh Apkasi, dan saya melihat begitu banyak potensi komoditas yang bagus-bagus. Sangat sayang kalau ini tidak di-online-kan agar masyarakat banyak mengetahuinya,” imbuhnya.
Zaky bahkan sedikit membocorkan strategi pemasaran yang tengah dibidik oleh Bukalapak, yakni go-global. “Kami melihat bahwa potensi pemasaran ke negara-negara lain, dalam jangka pendek negara-negara di Asean dulu, insya Allah bisa ditembus. Dengan fitur ini akan memberikan pengalaman dan tantangan kepada pelaku UKM untuk pertama kalinya bisa melakukan perdagangan expor ke luar negeri,” kata Zaky yang lantas mendapat tepukan meriah dari pengunjung.
Dengan kesepakatan Apkasi dan Bukalapak, baik Azwar Anas maupun Zaky langsung menindaklanjuti untuk mengadakan rapat koordinasi antar staf dalam waktu dekat. “Sekarang ini eranya kolaborasi dan tidak perlu kita membangun sistem secara sendiri-sendiri,” tukas Azwar Anas lagi.
Selain dengan Bukalapak, dalam kesempatan yang sama Apkasi siap berkolaborasi dengan Kemenpar untuk mengembangkan berbagai sektor pariwisata di daerah, mulai pariwisata lintas batas negara (crossborder tourism), homestay, sampai desa wisata.
“Apkasi mendukung program-program Kemenpar, sehingga ke depan kebijakan pariwisata nasional bisa semakin punya instrumen pelaksanaan yang efektif dan saling dukung di daerah di mana Apkasi beranggotakan 416 kabupaten,” ujar Abdullah Azwar Anas yang baru saja menggantikan Mardani H. Maming sebagai Ketua Umum Apkasi.
Anas menjelaskan, pengembangan kolaborasi pariwisata ini sekaligus bagian dari strategi mendorong pemajuan seni-budaya daerah, karena semakin kuat konten kearifan lokalnya, semakin kuat pula daya tariknya untuk pengunjung.
“Untuk crossborder tourism, saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, pilot project kerja sama ini akan dibuat di beberapa kabupaten, misalnya salah satunya Kabupaten Belu, NTT. Wisata lintas batas negara ini bisa ikut mengungkit perekonomian kabupaten tersebut, yang wilayah perbatasannya telah dibangun oleh pemerintah pusat dengan ikon-ikon yang menarik,” ujarnya.
Menurut Anas, strategi crossborder tourism yang diinisiasi Kemenpar harus disambut oleh Apkasi karena akan sangat mendukung pengembangan kabupaten-kabupaten yang menjadi perbatasan negara. Pasarnya datang dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste.
“Sudah banyak kisah sukses crossborder tourism. Perancis misalnya, sekitar 50% wismannya diperoleh dari negara yang berbatasan dengannya. Di Belgia, sekitar 51% wismannya didapat dari border tourits.Di Thailand sekitar 45% wismannya berasal dari border tourists.Di Malaysia angkanya lebih tinggi lagi di mana sekitar 60% wismannya berasal dari negara tetangganya,” jelas Anas sambil menambahkan, ”
Sementara itu terkait pengembangan desa wisata, Apkasi siap berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk menyukseskan program desa wisata sesuai visi Presiden Jokowi untuk membangun bangsa dari pinggiran, termasuk desa dengan memanfaatkan budaya, alam, dan kreativitas warganya.
“Apkasi siap menyukseskan target 2.000 Desa Wisata Mandiri yang dicanangkan pemerintah pusat. Bukan hanya desa wisata rintisan, berkembang, dan maju, tapi sudah mengarah ke mandiri,” jelas Anas.
Di Indonesia total ada sekitar 83.000 desa/setingkat desa. Dari jumlah itu, sudah dihitung oleh tim di pemerintah pusat, kira-kira 10 persennya berpotensi menjadi desa wisata. “Itu tugas bersama Apkasi, kami para bupati, dan nanti kolaborasi dengan Kemenpar dan pemerintah provinsi,” ujar Anas.
Terkait pengembangan homestay, Anas menambahkan, fokusnya adalah mengangkat kearifan arsitektur khas lokal untuk diimplementasikan dalam homestay-homestay dengan pendampingan Kemenpar.
“Di Kemenpar sudah ada ribuan kamar penduduk di desa-desa yang diaktivasi menjadi homestay. Juga ada arsitektur khas lokal yang diusung sehingga jadi daya tarik. Nah itu akan dikerjasamakan Apkasi agar merata ke semakin banyak kabupaten di Tanah Air,” pungkas Anas. (Albar)
