Jumat, 24 September 21

Sidang Sengketa Informasi Publik Diseragamkan

Sidang Sengketa Informasi Publik Diseragamkan

Batu Malang, Obsessionnews – Komisi Informasi (KI) Republik Indonesia (RI) lewat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menghendaki adanya kesamaan dalam penerapan hukum acara pada setiap sidang sengketa informasi publik.

“Adanya Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) dalam bentuk Modul sebagai turunan dari UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informaso Nomor 1 Tahun 2013 tentu menjadi panduan dalam beracara saat persidangan penyelesaian sengketa informasi publik,” ujar Komisioner KI-RI, Yhannu Setyawan, saat membuka Bimbingan Teknis di Kota Batu Malang, sebagaiman rilis yang diterima obsessionnews.com, Senin (23/11).

KI merupakan lembaga yang diamanatkan UU KIP dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. “Ke depan tidak ada interpretasi komisi informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, modul menjadi panduan untuk melahirkan marwah Komisi Informasi,” ujar Yhannu didampingi Komisioner KI Pusat, Dyah Ariani dihadapan delapan Komisi Informasi se Indonesia.

KI Pusat khususnya bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menginginkan ada model sama di semua tingkatan komisi informasi se Indonesia. “Mulai dari kepaniteraan, majelis komisioner, alur persidangan, mediasi hingga pemeriksaan bukti dan keterangan saksi maupun ahli, sampai akhirnya putusan majelis komisioner,” ujar Dyah.

Yhannu 3

Yhannu menegaskan untuk penegakan hukum, tidak bisa di artiakan semau gue, apalagi dikaitkan dengan semangat otonomi daerah. “Penegakan hukum bukan desentralisasi, karena peraturan tentang bersidang di Komisi Informasi, UUKIP mengamanahkan tugasnya kepada KI Pusat,” ujar Yhannu.

Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi menilai Bintek adalah penting diselenggarakan. “Selain peningkatan kapasitas komisioner di seluruh Indonesia juga pascakegiatan ini menjadikan putusan majelis komisioner perfect dan kredibelitasnya teruji karena merunut pada model yang telah ditetapkan oleh KI Pusat,” ujar Adrian.

Lima komisioner KI Sumbar menghadiri Bintek PSIP ‎karena merupakan hal penting dan urgen. “Setiap anggota KI Sumbar otomatis menjadi majelis ‎komisioner di setiap persidangan penyelesaian sengketa informasi publik, sehingga Bintek di Malang ini KI Sumbar memandang penting untuk dihadiri lima komisioner dan panitera di KI Sumbar,” ujar Ketua KI Sumbar Syamsu Rizal.

Dijelaskan oleh Syamsu Rizal, sampai minggu terakhir November ini, KI Sumbar telah menyelesaikan delapan register sengketa informasi publik.

“Delapan register sengketa informasi sudah selesai diputus KI Sumbar dalam waktu 10 bulan sejak KI Sumbar‎ terbentuk 4 September 2014 lalu,” ujar Syamsu Rizal didamping Wakil Ketua Arfitriati, anggota, Sondri dan Yurnaldi serta Panitera sekaligus Sekretaris KI Sumbar Defi Astina. (Musthafa Ritonga)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.