Minggu, 17 Oktober 21

Siasat Jahat Penegak Pemberantas Korupsi

Siasat Jahat Penegak Pemberantas Korupsi

Jakarta, Obsessionnews – Perseteruan antara KPK vs Polri akhir-akhir ini menjadikan perhatian warga bangsa bahkan waktu  mereka tersita guna mengikutinya. Yang menang bukan siapa-siapa, tapi para koruptor. Kejagung menerima limpahan kasus Budi Gunawan (BG), kendati KPK kembali mengungkapkan kata sedikit bermain “mempelajari untuk ajukan PK atas kasus BG”.

Tapi bukan itu yang membaut Mantan Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida jadi prihatin. Melainkan kasus sejumlah Kepala Daerah yang terindikasi kuat miliki rekening gendut (RG). “Pasti mereka turut gembira. Karena tampaknya sudah terlupakan. Padahal akhir 2014 lalu pihak Kejagung terkesan begitu bersemangat untuk segera usut kasus-kasus RG yang datanya konon sudah valid disiapkan oleh PPATK,” ungkapnya kepada Obsessionnews.com, Kamis (12/3/2015).

Harian KOMPAS hari ini (hal. 5) kembali ingatkan itu, termasuk mengingatkan janji pihak Kejagung untuk prioritaskan beberapa Kepala Daerah. Tapi mengapa belum juga direalkan? Menurut La Ode Ini jadi tanda tanya besar yang bisa timbulkan spekulasi tersendiri.

Menurutnya dugaan klasik tentang perlakuan kasus “korupsi basah” bisa terjadi: sudah masuk angin, sehingga diulur-ulur terus lalu diendapkan. Proses-proses transaksional bisa terjadi di ruang-ruang gelap, sebagaimana kerja mafia hukum dan peradilan. “Maka tak perlu heran kalalu kelak akan dinyatakan “kurang bukti untuk menindak lanjutinya”. Inilah siasat jahat “cuci tangan” aparat penegak pemberantas korupsi,” paparnya

Selain itu lanjutnya kejaksaan mungkin akan beralasan soal beban tugas di tengah anggaran yang terbatas.” Honor para jaksa memang jauh kebih kecil dibanding para penyidik di KPK. Sehingga karena alasan itu mereka tak bisa kerja maksimal,” tuturnya.

“Ia menambahkan bahwa Kondisi itu juga dipahami betul oleh para koruptor, ya…cukup dengan menyogok oknum aparat maka kasusnya akan segera diendapkan atau dihentikan. Maka itu pulalah para koruptor selalu berdoa agar kasusnya ditangani kejaksaan, karena bisa “cincailah”,” duganya

Sudah pasti ini memprihatinkan kata La Ode. “Karena kalau kecenderungan seperti ini terus berlangsung, maka boleh jadi tak akan ada lagi pemberantasan korupsi di indonesia setelah KPK hari-haeri ini dilumpuhkan dan ditunggangi oleh kepentingan politik para pejabat dan penguasa korupsi. Di sinilah, kita perlu untuk kembali tagih janji Jaksa Agung, HM. Prasetyo untuk bergerak cepat,” tegasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.