Jakarta – Hampir seluruh Fraksi Partai Demokrat (PD) melakukan aksi walk out, Jumat (26/9/2014) dini hari, menjelang voting paripurna DPR RI untuk memutuskan Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Akibatnya, kubu fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR memenangkan voting yang memutuskan Pilkada lewat DPRD, dengan memperoleh 226 suara. Sedangkan kubu Jokowi-JK yang mempertahankan Pilkada langsung, hanya mendapat 135 suara dari anggota DPR yang hadir. Golkar memilih Pilkada Langsung (11 orang) dan Pilkada lewat DPRD (73 orang). PDIP (88 orang dan 0 orang), PKS (0 dan 55), PAN (0 dan 44), PPP (0 dan 32), PKB (20 dan 0), Gerindra (0 dan 22), Hanura (10 dan 0), Demokrat (6 dan 0).
Aksi walk out Fraksi PD menjadi misteri karena sebelumnya, Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi sinyal Partainya akan mendukung Pilkada langsung yang dikehendaki PDIP bersama PKB dan Hanura. Artinya, kalau didukung PD yang memiliki 158 suara tentunya kubu Pilkada langsung akan menang sesuai kalkulasi jumlah kursi di parlemen. Akibat PD walk out, jelas voting suara dimenangkan kubu Pilkada lewat DPRD yang dikehendaki KMP terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS dan PPP.
Setidaknya, ada empat sosok yang dicurigai sebagai ‘biang kerok’ walk-outnya Fraksi PD. Yakni Ketua Umum PD SBY, Ketua Harian PD Syarief Hasan, Ketua Fraksi PD DPR Nurhayati Assegaf, dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yuhodono alias Ibas. SBY dituding sebagai ‘dalang’ yang memerintahkan walk out, karena dia yang paling berkuasa di PD. Syarief Hasan dicurigai sebagai penyuruh walk out karena diduga dia dinjanjikan akan menjadi Ketua MPR oleh Koalisi Merah Putih. Ibas sebagai putra SBY, tentu ada komunikasi dengan ayahnya yang berkuasa di PD. Sedangkan Nurhayati dituduh sebagai penggerak walk out karena dia yang mengendalikan anggota Fraksi PD di DPR.
Namun, publik yang menerka bahwa SBY sebagai ‘dalang’ yang memerintahkan walk out, menjadi bingung setelah sebagai ketua umum PD itu mengaku kecewa dengan hasil sidang paripurna DPR yang memutuskan Pilkada tidak langsung atau lewat DPRD. Bahkan, SBY yang sedang berada di Amerika meninggalkan momentung siding paripurna DPR ini juga mengatakan PD akan mengajukan gugatan hukum terhadap UU Pilkada tersebut.
Pengakuan SBY itu didukung oleh Politisi Partai Demokrat, Agus Abubakar Arsal Alhabsyi. “Setahu saya SBY memang memberi instruksi netral ketika mendengar laporan bahwa opsi PD tidak diakomodasi. Terjadi miskomunikasi yang menurut hemat saya tidak lepas dari unsur kelalaian akibat adanya faksi di Fraksi PD yang dari awal memang sudah mesra dengan Koalisi Merah Putih. Silakan ditebak siapa saja mereka. Ketua fraksi (Nurhayati- red) terlalu tergesa mengambil keputusan tanpa klarifikasi lagi ke SBY. SBY sangat tidak nyaman dengan situasi ini. Ini permainan politik tingkat tinggi dari Koalisi Merah Putih,” kata Agus kepada Obsession News, Jumat (26/9) malam.
Benarkah Nurhayati sebagai dalang walk out? Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto menegaskan bahwa Ketua Fraksi PD Nurhayati Ali Assegaf itu memang sering koordinasi masalah politik bersamanya sebelum sidang paripurna. Anggota Fraksi PD Gede Pasek Suardika pun menyebut Nurhayati yang memerintahkan fraksi untuk walk out. Keputusan sidang paripurna akhirnya menentukan mekanisme Pilkada melalui DPRD. PD yang awalnya memihak Pilkada langsung justru memilih untuk walk out. Alhasil, sebanyak 135 anggota dewan memilih Pilkada langsung, dan 226 lainnya memilih melalui DPRD.
Lantas, apakah Syarief Hasan justru yang mempelopori walk out? Kabarnya, dia ditawari menjadi Ketua MPR oleh kubu Koalisi Merah Putih (KMP). Koordinator KMP Idrus Marham menyebut posisi PD akan dipertimbangkan, termasuk posisi ketua MPR. Idrus mengatakan PD menjadi bagian dari KMP, meski Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan Partainya sebagai partai penyeimbang. Bahkan, Idrus mengaku kalau pihak PD memang sering berkomunikasi dengan KMP. Akhirnya, kini manuver politik Fraksi PD dalam sidang paripurna menguntungkan KMP yang mendukung Pilkada melalui DPRD. Dapatkah Syahrif jatah Ketua MPR? Tunggu saja kebenarannya!
Apakah Ibas juga sebagai pendorong di balik pengesahan UU Pilkada yang menyetujui mekanisme pemilihan melalui DPRD itu? Direktur Eksekutif Lingkaran Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, SBY dan Ibas selaku petinggi PD sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas lolosnya RUU tersebut. Menurut Ray, pernyataan SBY yang mengaku kecewa atas putusan rapat paripurna yang mengesahkan RUU tersebut hanya drama yang dimainkan. Terlebih SBY berkata seolah tidak terlibat dalam keputusan anggota Fraksi PD yang walk out dari rapat paripurna penentu RUU Pilkada itu.
Mengenai peran Ibas, Ray menilai mustahil jika Sekjen PD yang juga anggota DPR ini tidak berkomunikasi dengan ayahnya selama paripurna. Ray juga menilai Ketua Fraksi PD, Nurhayati Assegaf berkomunikasi dengan SBY selama pengambilan keputusan dalam paripurna meskipun SBY tengah berada di luar negeri. “Mereka bisa pakai BBM untuk konsultasi apakah sikap kita tetap bertahan atau walk out, karena harus diingat mayoritas anggota Demokrat tidak tahu keputusan walk out itu,” ungkapnya.
Lihat saja pengakuan Jurubicara PD Ruhut Sitompul. Si “Poltak” ini mengungkapkan kalau aksi walkout dari sidang paripurna RUU Pilkada yang dilakukan Fraksi PD tersebut sudah berdasarkan persetujuan dari SBY. Menurut Ruhut, saat Fraksi PD memutuskan untuk walkout, dia langsung meminta penjelasan Anggota Fraksi PD Max Sopacua yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) PD. Menurutnya, Max mengaku bahwa keputusan walkout berdasarkan instruksi langsung dari SBY. “Dia (Max) bilang terimakasih sudah ikut keluar. Nah, aku tanya betul kalian sudah minta izin ke SBY? Katanya ada SMS dari SBY (minta Demokrat walkout). Saya mau bilang apa?” beber Ruhut Ruhut menjawab wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jumat (26/9) siang.
Tapi anehnya, SBY mengaku tidak memerintahkan walk out dan mengaku dirinya kecewa dengan keputusan DPR yang memutuskan RUU Pilkada lewat DPRD. Menurut Presiden SBY, UU Pilkada yang baru saja disahkan oleh DPR berkonflik dengan UU lainnya. “Berat bagi saya menandatangani UU Pilkada yang memutuskan Pilkada melalui DPRD kalau masih punya konflik dengan UU lain,” kilah SBY kepada wartawan di Hotel Willard Intercontinental, Washington DC, Kamis (24/9) pukul 09.00 waktu setempat atau Jumat (25/9) pukul 08.00 WIB. SBY pun berencana menggugat hasil voting RUU Pilkada yang mengesahkan Pilkada lewat DPRD. “Dengan hasil ini, saya sampaikan ke rakyat Indonesia, Partai Demokrat rencanakan untuk ajukan gugatan hukum, dipertimbangkan mana yang tepat, ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi,” ucap SBY.
SBY Lucu
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Chalid Muhammad, menilai rencana Presiden SBY yang akan mengajukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan hal yang lucu. Kelucuan pertama, menurutnya, melihat dari posisinya sebagai presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat, SBY seharusnya memiliki kewenangan besar dalam mengambil sikap mendukung opsi pilkada secara langsung. Namun hal tersebut tidak dilakukannya dan bersikap seolah terombang-ambing. Selain itu, dalam gugatan yang akan diajukan, SBY mengambil posisi sebagai rakyat Indonesia kebanyakan. “Lucu, dia memiliki kekuasaan kuat, kenapa malah harus memilih kedudukan yang terlemah?” ujar Chalid.
Ia pun mencurigai SBY akan dengan sengaja mengajukan butir gugatan yang lemah, sehingga ajuannya bisa langsung ditolak oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Ia pun menilai, SBY selaku presiden sebenarnya memiliki wewenang untuk mencabut usulan Pilkada melalui DPRD. Usulan pilkada tak langsung tersebut berawal dari pemerintah. Keputusan PD untuk walk out dari paripurna dinilai memang sudah direncanakan sejak awal.
Bahkan, pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti yang juga pegiat Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, menilai rencana SBY untuk mengajukan judicial review (gugatan) UU Pilkada tersebut adalah palsu. Ray menilai sumpah SBY itu itu lanjutan dari drama politik yang tengah dimainkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Semua pernyataan SBY baik melalui jaringan media berbagi video, YouTube, maupun langsung ke media-media sama sekali tidak memiliki kesungguhan. Dengan kekuasaan dan kedudukannya sebagai presiden, menurut Ray, seharusnya SBY bisa mencegah pengesahan UU ini. Hanya kekuatan resmi presiden yang dapat memblok sebelum RUU disahkan. “Dia bisa memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk tidak membahas, kalau memang niat,” tutur Ray.
Dalam akun media sosial Twitter miliknya, Presiden SBY menyatakan keberatan untuk menandatangani UU Pilkada yang telah disahkan DPR tersebut. “Sebagai presiden, saya berat untuk tanda tangani undang-undang ini karena merebut hak rakyat,” cuit SBY melalui akunnya, @SBYudhoyono, Sabtu dinihari, 27 September 2014. Bagi SBY, kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh masyarakat, tapi dengan sepuluh syarat. “Tanpa 10 perbaikan besar, pilkada langsung juga akan mengandung banyak masalah, seperti korupsi, yang kita lihat selama 10 tahun ini,” kata SBY melanjutkan seperti yang kutip dari akun Twitter-nya.
SBY menyatakan kecewa dan berat menerima pengesahan UU Pilkada oleh DPR. Ray Rangkuti pun menilai hal ini adalah sandiwara yang dilakukan SBY. “Rakyat tidak bodoh. Berhentilah berdrama dan biarkan rakyat yang ambil tindakan,” ujar Ray. Ia mengutip pernyataan juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang mengatakan aksiwalkout itu berdasarkan perintah SBY melalui pesan singkat kepada anggota partai, Max Sopacua. “Semua aksi ini, sudah direncanakan terlebih dahulu oleh SBY,” ujar Ray seperti dilansir sejumlah media online.
Hampir semua anggota Fraksi PD walk out dalam rapat paripurna dengan dalih bahwa opsi ketiganya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat, tak diakomodasi secara penuh dalam draf RUU tersebut. Ray menegaskan, jika SBY benar mendukung pilkada langsung, sedianya dia memerintahkan anggota Fraksi PD untuk mementingkan pilkada langsungnya ketimbang 10 syarat. “Kalau SBY dukung pilkada langsung dengan tulus mestinya yang didukung dulu pilkada langsungnya baru mendesak 10 poin itu. Tapi ini justru desak 10 poin dengan mengesampingkan pilkada langsungnya. Demokrat dari awal mendahulukan cabang dan membuang batangnya,” tutur Ray, Minggu (28/9).
Ada pula yang menilai, kalau SBY benar mestinya dia harus tegas mencegas kader PD yang walk out. Dan menurut Rohaniawan, Romo Benny, jika Ketua Umum PD itu tak berani memberi sanksi kepada kadernya yang walk out, maka SBY berbohong. Sebab, selama ini kerap gembar-gembor menolak pilkada tak langsung atau melalui DPRD. Namun karena tidak percaya dengan alasan SBY, ia pun menantang keseriusan menolak RUU Pilkada yang baru saja disahkan menjadi UU Pilkada oleh DPR. Menurut Romo Benny, SBY jangan hanya sekedar membuat pernyataan, tapi mengambil tindakan nyata dengan memecat kader partainya yang walk out pada rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. “Pecat anggota Demokrat yang kemarin ikut rapat paripurna dan bersikap walk out,” desaknya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (28/9).
Senada pula, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengaku tidak yakin SBY kecewa dan menolak UU Pilkada tak langsung. Menurut dia, jika SBY menolak pengesahan RUU Pilkada tidak perlu mengeluarkan 10 opsi pilkada langsung. “Kalau benar SBY mendukung secara tulus, yaitu mendukung pilkada langsung, bukan dengan 10 poin itu,” kata Ray sembari menduga, pernyataan SBY yang akan menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) hanyalah wacana belaka. SBY tidak benar-benar akan melakukan hal tersebut. “Kecurigaan kita pertama, kalau beliau betul-betul kecewa, dia bisa menghentikan rapat paripurna itu. Sebagai presiden bisa menyampaikan kepada Mendagri untuk menghentikan sidang,” kritiknya.
Berita yang mengejutkan datang dari Politisi PD Sutan Bhatoegana. Ia mengaku, SBY menyuruh Fraksi PD all out, sedangkan Ketua Fraksi PD justru yang menyuruh walk out. Sutan membeberkan konflik di internal PD terkait keputusan walk out saat pengesahaan UU Pilkada, sehingga SBY kecewa. “Telah diinstruksikan untuk diperjuangkan all out, tapi pimpinan fraksi (Nurhayati Ali Assegaf) malah nyuruh walk out,” ujar Sutan melalui pesan singkatnya, Senin (29/9), seperti dilansir situs berita online. Menurutnya, SBY telah memerintahkan Dewan Kehormatan PD untuk segera mengusut perintah “All Out” menjadi “Walk Out” itu.
Namun sebelumnya, Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan, menyampaikan alasan fraksinya melakukan aksi walk out. Kata Syarief, Fraksi PD tidak mendapat dukungan saat berada di lobi fraksi terkait usulan 10 opsi pilkada langsung. “Sebenarnya, semalam itu kami dalam posisi sangat sulit karena untuk menggolkan sepuluh poin saat perbaikan UU pemilih langsung di lobi fraksi tak didukung,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9).
Dengan silang sengkarut yang membingungkan akibat tidak ada yang mengaku sebagai “dalang” walk out, maka ada baiknya dilakukan “hipnotis” model relaksasi Uya Kuya, agar di bawah alam sadar satu persatu dari empat elit PD itu mengaku hal-hal yang telah dilakukannya. Apalagi, Uya Kuya sudah tidak tayang lagi di MNC TV sehingga banyak waktu untuk bisa merelaksasi SBY, Syarief Hasan, Ibas dan Nurhayati Assegaf.
Sebagaimana pernah diusulkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi, kalau Uya Kuya ditugasi malakukan relaksasi terhadap para koruptor, maka mereka akan mengaku perbuatan yang telah dilakukannnya. Yakni, cukup Uya Kuya “dipekerjakan” di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga bisa menghemat biaya karena tidak perlu memperkerjakan banyak penyidik KPK untuk memeriksa koruptor satu per satu dan itu pun belum tentu langsung mereka mengakui perbuatan korupsi yang telah dilakukannya sebelum dicecar oleh hakim di sidang pengadilan tindak pidana korupsi. (Ars)
