Jakarta, Obsessionnews – Janji manajemen PT Pertamina untuk terbuka baik dalam proses maupun hasil audit terhadap Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dan dua lainnya masing-masing Pertamina Energy Service (PES) beserta Zambesi Ltd yang berkedudukan di Singapura, terganjal.
Pada konfrensi pers yang digelar di kantor pusat Pertamina di Jakarta, Senin (9/11) lalu, meski sudah menemukan tiga faktor utama hingga Petral beserta dua anak usaha Pertamina lainnya kudu dibubarkan, Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soejipto enggan membeberkan siapa aktor di belakang itu.
Pada Oktober lalu, Dwi sempat berjanji kalau perseroan yang dipimpinnya tak bakal menutupi akses informasi terkait audit tiga anak usahanya.
“Enggak kita tutupi audit Petral. Kita kan harus membangun kepercayaan publik,” ujar Dwi, pada Selasa (20/10) lalu.
Bahkan, dengan berbagai cara pihaknya berusaha agar masyarakat bisa mendukung audit tersebut. Namun, soal publikasi siapa penyamun di balik pengadaan minyak mentah dan produk minyak, Dwi bilang itu bukan wewenangnya.
Asal tahu saja, Dwi sudah mengakui kalau satu dari tiga temuan auditor forensi yang membuat in-efisiensi pengadaan minyak mentah dan produk minyak mendapat tekanan dari pihak di luar Petral.
“Karena takut ini menjadi salah persepsi. Oleh karena itu kita akan melihat dan nanti kepada analisa yang lebih lanjut dari aspek legal, untuk kita bisa lihat,” sebut Dwi membeberkan alasan kenapa para aktor tak diungkap.
Audit forensik yang dikerjakan mulai 1 Juli tahun ini hingga bulan Oktober, menemukan beberapa kejanggalan yang membuat suplay tak efisien. Belum lagi, memicu harga jadi mahal.
Kalau ditilik, kebijakan Petral dalam proses tender malah menekan National Oil Company (NOC) hingga gagal menjadi peserta. Belum lagi, info rahasia yang bocor membuat pihak di luar Petral turut mempengaruhi siapa pemenang tender. Terakhir, diketahui kalau anak usaha Pertamina ini melakukan penunjukkan langsung terhadap penyedia jasa Marine Service dan Inspektor.
Apakah ada pejabat pemerintah yang turut serta menekan dalam proses pengadaan minyak mentah serta produk minyak ? Dwi bilang, itu bukan kewenangannya sebagai manajemen Pertamina untuk mengungkap.
“Mengenai siapa, kami tidak memiliki kewenangan untuk lakukan itu,” kata Dwi.
Dwi bilang, pihaknya tak bermaksud menutup-nutupi dengan tidak menyampaikan nama-nama yang melakukan intervensi. Nanti, setelah berkonsultasi dengan pemegang saham yakni Kementerian BUMN, maka dilanjutkan aspek legal ke lembaga berwenang.
Siapakah lembaga berwenang yang dimaksud ini ? (Mahbub Junaidi)
