Jumat, 24 September 21

Sharedown 30% Saham Pertamina di Blok Mahakam Harus Diaudit Forensik

Sharedown 30% Saham Pertamina di Blok Mahakam Harus Diaudit Forensik

Jakarta, Obsesionnews – Sejak tahun 2008, ketika Karen Agustiawan masih memangku jabatan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero), kesiapan dan kemampuan Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam sudah pernah disampaikan kepada Pemerintah. Saat menjadi Direktur Utama Pertamina pada 2009, Karen kembali mengajukan minat pengelolaan Blok Mahakam yang akan habis kontraknya pada 2017 kepada Pemerintah.

Berikutnya pada saat Plt Dirut Pertamina Mohamad Husen yang mantan Direktur Hulu di bulan November 2014, juga sudah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, yang dengan tegas Husen katakan Pertamina siap kelola Blok Mahakam sepenuhnya.

Menyusul pada 7 Maret 2015, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto telah mempresentasikan proposal kesanggupan Pertamina untuk mengelola Mahakam dalam pertemuannya di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam presentasinya dihadiri antara lain oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi.

Kemudian Pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said yang akunya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers di Jakarta pada 19 Juni 2015, telah menetapkan pembagian hak tata kelola Blok Mahakam dengan keputusan memberi interes 70% kepada Pertamina untuk kelola Blok Mahakam dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dibagi interes 10%, sedangkan perusahaan minyak dan gas (migas) asing Total E&P Indonesie asal Perancis dan Inpex Corporation asal Jepang ditetapkan interes 30%.

Alasan Menteri ESDM Sudirman Said atas pembagian tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan, bahwa Pertamina harus bisa menjadi pihak yang mengontrol interes terbesar di Blok Mahakam. Namun di sisi lain, juga memberikan apresiasi pada kontraktor asing yang telah terlibat. Pada kesempatan tersebut, Menteri ESDM juga memberi arahan kepada pihak terkait agar bisa menyelesaikan seluruh proses pengambilalihan Blok Mahakam sebelum 31 Desember 2015 agar sudah ada kontrak baru yang ditandatangani antara Pemerintah dan operator yang baru.

Blok Mahakam sendiri terletak di Provinsi Kaltim, telah dikelola oleh kontraktor migas asing Total E&P sejak tahun 1966, yang kemudian diperpanjang hingga pada tahun 1997. Pada perpanjangan kontrak terakhir tersebut disebutkan, bahwa kontrak akan berakhir pada tahun 2017 setelah Total E&P menghisap potensi migas di Blok Mahakam 50 tahun. Namun, Total E&P mengajukan beberapa persyaratan kepada Pertamina dan Pemerintah, yang menginginkan kenaikan bagian migas yang diterima oleh Total E&P dalam PSC (production sharing contract) atau kontrak bagi hasil.

Dalam PSC saat ini, Total E&P mendapatkan bagian 15% produksi minyak dan 30% produksi gas, sedangkan negara mendapat 85% bagian minyak dan 70% gas. Jika dilibatkan lagi pada 2018 nanti, Total E&P meminta bagiannya lebih tinggi baik untuk minyak maupun gas. Selain itu, Total E&P juga meminta kenaikan harga untuk migas yang dialokasikan untuk pasar di dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Menurut Total, harga migas untuk DMO saat ini terlalu murah. Idealnya harga minyak untuk DMO adalah 25% dari Indonesia Crude Price (ICP), sementara saat ini cuma US$ 20 sen per barel.

Mengenai permintaan 19% saham daerah, Pertamina sudah melakukan sejumlah pembicaraan dengan Pemda Provinsi Kaltim. Sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, dimana Pemda Provinsi Kaltim maksimal mendapatkan saham partisipasi sebesar 10%. Nanti yang 10% daerah akan dievaluasi oleh SKK Migas. Pertamina proaktif dengan BUMD termasuk dua operator sebelumnya.

Sekarang ini pihak Pertamina sudah menargetkan penandatanganan PSC untuk Blok Mahakam bersama Pemerintah harus dilakukan sebelum akhir tahun 2015. Bahkan jika negosiasi buntu, Pertamina siap mengelola Blok Mahakam meski tanpa dua mitra sebelumnya.. Intinya 31 Desember 2015 harus ada penandatanganan PSC antara Pertamina dengan Pemerintah, karena negosiasi sudah final.

Rakyat Indonesia sejak bulan Oktober 2012 sudah menuntut Pemerintah agar Blok Mahakam setelah habis kontrak 2017 wajib diambil alih seluruhnya oleh negara dan diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina untuk mengelolanya. Andaikan sharedown 30% saham Pertamina di Blok Mahakam tetap dipertahankan oleh Menteri ESDM Sudirman Said dan pihak Pertamina kemudian mematuhi putusan Menteri ESDM, maka Pensiunan Pertamina yang berhimpun di Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) meminta Pemerintah agar sharedown 30% saham Pertamina di Blok Mahakam harus di audit forensik.

Ketua Umum eSPeKaPe, Binsar Effendi Hutabarat beralasan, siapa tahu ada dugaan pat gulipat atas keputusan itu yang dilakukan melalui komunikasi ponsel (handphone) para pejabat Kementerian ESDM atau Menteri ESDM, pejabat Pertamina atau Dirut Pertamina dan pihak Total E&P sendiri. Alasan Ketua Umum eSPeKaPe atas pertimbangan adanya opini publik tentang beredarnya surat Menteri ESDM Sudirman Said No. 7522/13/MEM/2015 tanggal 7 Oktober 2015 kepada James Moffet yang akan melegitimasi keinginan PT Freeport Indonesia untuk bisa memperpanjang kontrak pertambangannya di Papua.

Diduga surat Menteri ESDM Sudirman Said menjadi balasan atas pengajuan surat permohonan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia tertanggal 09 Juli 2015 yang seharusnya ditolak, karena tidak sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan juga melanggar aturan perpanjangan kontrak baru yang bisa dilakukan 2 tahun sebelum masa kontrak berakhir pada tahun 2021, atau tepatnya tahun 2019.

Sebab itu, eSPeKaPe sebagai pelaku yang merintis, membangun dan membesarkan Pertamina, memandang perlu sebagai bentuk kewajiban moralnya dengan menerbitkan petisi agar sharedown 30% saham Pertamina di Blok Mahakam di audit forensik.

Sejak tahun 2008, ketika Karen Agustiawan masih memangku jabatan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero), kesiapan dan kemampuan Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam sudah pernah disampaikan kepada Pemerintah. Saat menjadi Direktur Utama Pertamina pada 2009, Karen kembali mengajukan minat pengelolaan Blok Mahakam yang akan habis kontraknya pada 2017 kepada Pemerintah. Berikutnya pada saat Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina Mohamad Husen yang mantan Direktur Hulu di bulan November 2014, juga sudah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, yang dengan tegas M. Husen katakan Pertamina siap kelola Blok Mahakam sepenuhnya.

Menyusul pada 7 Maret 2015, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto telah mempresentasikan proposal kesanggupan Pertamina untuk mengelola Mahakam dalam pertemuannya di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam presentasinya dihadiri antara lain oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi.

Kemudian Pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said yang akunya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers di Jakarta pada 19 Juni 2015, telah menetapkan pembagian hak tata kelola Blok Mahakam dengan keputusan memberi interes 70% kepada Pertamina untuk kelola Blok Mahakam dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dibagi interes 10%, sedangkan perusahaan minyak dan gas (migas) asing Total E&P Indonesie asal Perancis dan Inpex Corporation asal Jepang ditetapkan interes 30%.

Alasan Menteri ESDM Sudirman Said atas pembagian tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan, bahwa Pertamina harus bisa menjadi pihak yang mengontrol interes terbesar di Blok Mahakam. Namun di sisi lain, juga memberikan apresiasi pada kontraktor asing yang telah terlibat. Pada kesempatan tersebut, Menteri ESDM juga memberi arahan kepada pihak terkait agar bisa menyelesaikan seluruh proses pengambilalihan Blok Mahakam sebelum 31 Desember 2015 agar sudah ada kontrak baru yang ditandatangani antara Pemerintah dan operator yang baru.

Blok Mahakam sendiri terletak di Provinsi Kaltim, telah dikelola oleh kontraktor migas asing Total E&P sejak tahun 1966, yang kemudian diperpanjang hingga pada tahun 1997. Pada perpanjangan kontrak terakhir tersebut disebutkan, bahwa kontrak akan berakhir pada tahun 2017 setelah Total E&P menghisap potensi migas di Blok Mahakam 50 tahun. Namun, Total E&P mengajukan beberapa persyaratan kepada Pertamina dan Pemerintah, yang menginginkan kenaikan bagian migas yang diterima oleh Total E&P dalam PSC (production sharing contract) atau kontrak bagi hasil.

Dalam PSC saat ini, Total E&P mendapatkan bagian 15% produksi minyak dan 30% produksi gas, sedangkan negara mendapat 85% bagian minyak dan 70% gas. Jika dilibatkan lagi pada 2018 nanti, Total E&P meminta bagiannya lebih tinggi baik untuk minyak maupun gas. Selain itu, Total E&P juga meminta kenaikan harga untuk migas yang dialokasikan untuk pasar di dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Menurut Total, harga migas untuk DMO saat ini terlalu murah. Idealnya harga minyak untuk DMO adalah 25% dari Indonesia Crude Price (ICP), sementara saat ini cuma US$ 20 sen per barel.

Mengenai permintaan 19% saham daerah, Pertamina sudah melakukan sejumlah pembicaraan dengan Pemda Provinsi Kaltim. Sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, dimana Pemda Provinsi Kaltim maksimal mendapatkan saham partisipasi sebesar 10%. Nanti yang 10% daerah akan dievaluasi oleh SKK Migas. Pertamina proaktif dengan BUMD termasuk dua operator sebelumnya.

Sekarang ini pihak Pertamina sudah menargetkan penandatanganan PSC untuk Blok Mahakam bersama Pemerintah harus dilakukan sebelum akhir tahun 2015. Bahkan jika negosiasi buntu, Pertamina siap mengelola Blok Mahakam meski tanpa dua mitra sebelumnya.. Intinya 31 Desember 2015 harus ada penandatanganan PSC antara Pertamina dengan Pemerintah, karena negosiasi sudah final.

Rakyat Indonesia sejak bulan Oktober 2012 sudah menuntut Pemerintah agar Blok Mahakam setelah habis kontrak 2017 wajib diambil alih seluruhnya oleh negara dan diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina untuk mengelolanya. Andaikan sharedown 30% saham Pertamina di Blok Mahakam tetap dipertahankan oleh Menteri ESDM Sudirman Said dan pihak Pertamina kemudian mematuhi putusan Menteri ESDM, maka Pensiunan Pertamina yang berhimpun di Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) meminta Pemerintah agar sharedown 30% saham Pertamina di Blok Mahakam harus di audit forensik.

Ketua Umum eSPeKaPe, Binsar Effendi Hutabarat beralasan, siapa tahu ada dugaan pat gulipat atas keputusan itu yang dilakukan melalui komunikasi ponsel (handphone) para pejabat Kementerian ESDM atau Menteri ESDM, pejabat Pertamina atau Dirut Pertamina dan pihak Total E&P sendiri. Alasan Ketua Umum eSPeKaPe atas pertimbangan adanya opini publik tentang beredarnya surat Menteri ESDM Sudirman Said No. 7522/13/MEM/2015 tanggal 7 Oktober 2015 kepada James Moffet yang akan melegitimasi keinginan PT Freeport Indonesia untuk bisa memperpanjang kontrak pertambangannya di Papua.

Diduga surat Menteri ESDM Sudirman Said menjadi balasan atas pengajuan surat permohonan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia tertanggal 9 Juli 2015 yang seharusnya ditolak, karena tidak sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan juga melanggar aturan perpanjangan kontrak baru yang bisa dilakukan 2 tahun sebelum masa kontrak berakhir pada tahun 2021, atau tepatnya tahun 2019.

“Oleh karena itu, kami memandang perlu sebagai bentuk kewajiban moralnya dengan menerbitkan petisi agar sharedown 30% saham Pertamina di Blok Mahakam di audit forensik,” tandas Binsar. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.