Jumat, 27 Mei 22

Setya Novanto Sudah Bisa Dijatuhi Sanksi Berat

Setya Novanto Sudah Bisa Dijatuhi Sanksi Berat

Jakarta, Obsessionnews –  Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Suding menilai, MKD sebenarnya sudah tidak perlu memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto.

Menurut Suding, keterangan yang sudah diberikan oleh Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin sudah cukup membuktikan, bahwa ada pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh Setya Novanto.

“Bagi saya, hasil pemeriksaan sudah cukup untuk mengambil kesimpulan,” ujar Suding di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2015).

MKD hari ini masih menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, dan pengusaha minyak Riza Chalid. Luhut sudah dipastikan akan hadir. Sementara Riza kembali mangkir dari panggilan MKD untuk kedua kalinya.

Suding menuturkan, para anggota MKD sebagian mamang masih ada yang menginginkan keterangan tambahan dari pihak-pihak terkait. Namun, pihaknya berupaya bisa memberi keputusan sidang sebelum masa reses 18 Desember 2015.

“Kita upayakan Kamis (17/12/2015), paling lambat sudah ada putusan,” tandas Politisi Partai Hanura ini.

Politisi Partai Hanura yakin ada pelanggaran kode etik Setya Novanto. Sebab, pada saat Setya Novanto dimintai keterangan oleh MKD, kata Sunding, Setya Novanto hanya bisa membantah laporan Sudirman dan keterangan Maroef tanpa dibarengi dengan alat bukti.

Sebelumnya,  pakar hukum Prof Mahfud MD yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan, berdasarkan isi rekaman yang diputar di sidang terbuka MKD, Sudah Sangat Jelas Setya Novanto Langgar Etik melakukan pelanggaran etik. Hal itu dipertegas dari adanya pengakuan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang sebelumnya disumpah membenarkan dan bersedia bertanggungjawab atas rekaman itu.

“Bahwa yang merekam itu sudah mengaku, membenarkan bahwa iya saya yang merekam. Bahwa yang merekam itu sudah bertanggungjawab, Setya Novanto dalam hal ini sudah mengatakan kepada Darmo stafnya Lembaga Presidenan  supaya diservis terus agar pembicaraannya berubah pikiran, ada pembicaraannya tentang 11 persen 20 persen, itu kan sudah terjadi pelanggaran etiknya,” ungkap  Mahfud sepertti dilansir berbagai media massa. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.