Rabu, 26 Januari 22

Setya Novanto Sosok Politisi Licin dengan Segudang Taktik

Setya Novanto Sosok Politisi Licin dengan Segudang Taktik
* Setya Novanto.

Obsessionnews.com – Berkulit putih, tidak banyak berbicara di media, itulah gambaran sedikit dari sosok Ketua DPR Setya Novanto. Di balik diamnya itu, Novanto dikenal sebagai politisi yang banyak kawan, dan penuh taktik, sehingga ia selalu lolos dari terpaan isu miring yang menghadangnya.

Diangkatnya Novanto sebagai Ketua DPR ‎pada 2014 bukti bahwa dia punya daya tawar politik dan lobi yang kuat. Sebab, saat itu kemunculannya banyak ditentang oleh masyarakat, karena Novanto minim integritas dan diduga kuat terlibat dalam beberapa kasus korupsi di KPK.

Namun, kisah Novanto sebagai Ketua DPR waktu itu tidak berlangsung lama, karena ia terus digoyang isu yang tidak sedap, sampai puncaknya adalah badai kasus “Papa Minta Saham.” Tuduhan itu mengalir ke Novanto karena ia disebut telah mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perpanjangan kontrak dengan PT Freeport demi bisa mendapatkan fee atau saham.

Novanto pun akhirnya tumbang. Dia mundur dari Ketua DPR karena desakan dari masyarakat yang begitu kuat. Jabatannya sebagai Ketua DPR digantikan oleh Ade Komarudin. Novanto kemudian menduduki jabatan sebagai Ketua Fraksi DPR, menggantikan jabatan Ade sebelumnya.

Tidak sampai di situ, Novanto terus menyusun strategi untuk bisa mendapatkan kembali jabatannya. Dimulai dari usahanya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munaslub di Bali, Mei 2016, lalu memenangkannya dan kemudian terus merangkak hiingga akhirnya dia berhasil merebut kembali jabatan sebagai Ketua DPR yang sempat hilang.

Berikut Obsessionnews.com merangkumnya kisah perjalanan panjang politisi licin utu yang punya segudang taktik di sepanjang 2015- 2016.

16 November 2015

Ini adalah hari di mana mantan Menteri ESDM Sudirman Said saat itu berani memutuskan mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Ia diduga mencatut nama Presiden dalam lobi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Sudirman membawa barang bukti transkip dan rekaman percakapan antara Novanto dengan pengusaha minyak Riza Chalid dan Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin‎ di hotel kawasan Pasific Place SCBD, Jakarta Pusat. Pembicaraan tiga orang tersebut membahas perpanjangan kontrak Freeport dan permintaan saham.

MKD akhirnya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sudirman, Maroef, Riza dan Novanto. Dalam pemanggilan itu, hanya Riza yang tidak pernah memenuhi panggilan MKD alias mangkir.  Sampai kasus ini diputuskan batang hidungnya tidak pernah kelihatan diduga kuat kabur dan melarikan diri.

7 Desember 2015

MKD memanggil Novanto untuk dimintai keterangan atas tuduhan mencatut nama Presiden. Di saat pemeriksaan yang lain bersifat terbuka, sidang pemeriksaan Novanto justru bersifat tertutup, dan dilaksanakan dalam waktu tercepat, yakni 3 jam.

Dalam sidang tertutup hari itu, Novanto membacakan nota pembelaan sebanyak 12 lembar. Novanto juga menolak mengomentari semua pertanyaan terkait rekaman. Dia menganggap bukti dalam rekaman semua ilegal, karena didapat bukan dengan cara yang sah secara hukum.

‎16 Desember 2015

Novanto resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR. Surat itu diajukan tepat pada saat MKD menggelar sidang putusan dalam kasus “Papa minta saham.” Surat Novanto akhirnya dibacakan oleh Ketua MKD. Dari 10 anggota fraksi, enam ‎fraksi menyatakan Novanto melakukan pelanggaran sedang, empat fraksi menyatakan Novanto melakukan pelanggaran berat.

Sayang, setelah melakukan pemeriksaan panjang lebar terhadap sejumlah saksi, MKD pada akhirnya tidak pernah memutuskan apakah Novanto bersalah atau tidak. MKD menganggap dengan mundurnya Novanto kasus ini dinyatakan selesai, padahal mundurnya Novanto dinilai adalah urusan lain.

17 Desember 2015

Sehari setelah mundurnya Novanto, DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie menunjuk Ade Komarudin sebagai Ketua DPR menggantikan Novanto. Sementara Novanto ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR menggantikan Ade. Novanto dan Ade tukar posisi.

11 Januari 2016

DPR akhirnya melantik Ade Komarudin sebagai ketua DPR menggantikan Setya Novanto dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (11/1) setelah membacakan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Namun, pelantikan Ade saat itu sempat diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan. Kebanyakan mengungkapkan keberatannya karena Partai Golkar masih belum menyelesaikan masalah internalnya, sehingga legalitas calon ketua DPR patut dipertanyakan.

Misalnya, interupsi disampaikan anggota DPR Fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng. Ia menegaskan, pelantikan ketua DPR dari Golkar tidak bisa dilakukan karena partai tersebut masih bermasalah, bahkan tak memiliki kepengurusan yang sah karena konflik dualisme kepengurusan.

24 Februari 2016

‎Novanto mulai menyusun strategi agar terhindar dari dugaan kasus permufakatan jahat yang tengah digarap Jaksa Agung usai kasus pencatutan nama Presiden itu mencuat.  Ia resmi mengajukan permohonan uji materi atas Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 15 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Pihak Novanto menilai pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP yang menjadi rujukan dalam UU Tipikor adalah tidak jelas. Menurutnya,  frasa tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi akibat penegakan hukum yang keliru, karena tidak ada bukti sehingga ia meminta pasal itu dianulir dan MK mengembalikan nama baiknya.

30 Maret 2016

Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sepakat untuk menyatukan kepengurusan Partai Golkar berdasarkan hasil Munas di Riau. Langkah itu diambil, sebagai upaya rekonsialisasi Partai Golkar setelah diterpa konflik internal selama dua tahun. Keduanya sepakat menggelar Munaslub di Bali.

14 Mei 2016

Presiden Jokowi membuka Munaslub Golkar di Bali. Novanto maju sebagai calon Ketua Umum Golkar melawan pesaing ter beratnya Ade Komarudin.  Selain Novanto dan Ade ada enam calon lain yang maju, yakni  Airlangga Hartarto, Mahyudin, Aziz Syamsuddin, Priyo Budi Santoso, Indra Bambang Utoyo, dan Syahrul Yasin Limpo.

17 Mei 2016

‎Novanto akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019 setelah dirinya melakukan musyawarah mufakat dengan Ade.

Dalam voting pemilihan calon ketua umum Golkar, Novanto memperoleh 277 suara. Sementara Ade menyusul di urutan ke dua dengan 173 suara.

Keduanya memenuhi 30% suara untuk menjadi calon ketua umum Golkar dan melanjutkan voting putaran kedua. Namun demikian, Ketua Sidang Munaslub Nurdin Halid mempersilakan kepada keduanya untuk melakukan musyawarah apakah akan melanjutkan voting tersebut.

Dalam musyawarah itu, Ade memutuskan untuk mengikhlaskan Setya Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan tidak berniat untuk bertarung ke putaran kedua. Dengan pernyataan Ade tersebut, maka Novanto telah sah menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019 berdasarkan hasil Munaslub Partai Golkar tahun 2016.

7 September 2016

‎Mahkamah Konstitusi  mengabulkan seluruh gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait penafsiran “pemufakatan jahat” yang diajukan Setya Novanto. Ini artinya, tuduhan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Novanto gugur, dan ia pun dikembalikan nama baiknya oleh MK.

29 September 2016

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Ridwan Bae tiba-tiba mengusulkan agar Novanto diangkat lagi menjadi Ketua DPR. Hal ini menyusul adanya putusan MK yang mengabulkan seluruh gugatan Novanto dengan mengembalikan nama baiknya.

Dengan begitu, ia menilai dalam kasus “Papa Minta Saham” Novanto tidak bersalah dan Novanto layak mendapatkan lagi jabatan sebagai Ketua DPR. Usulan Ridwan didukung oleh Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir dan Sekretaris Fraksi Aziz Syamsuddin. Mereka adalah para loyalis Novanto.

21 November 2016

DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid memutuskan untuk mengembalikan Novanto sebagai Ketua DPR. Alasanya untuk menjaga harkat dan martabat partai menyusul adanya putusan MK.

Terlebih kata Nurdin, selama ini MKD tidak pernah memberikan keputusan bersama bahwa Novanto bersalah. Rapat pleno itu diambil, satu hari setelah DPP Partai Golkar pimpinan Novanto menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar Menteng Jakarta Pusat.

Pertemuan antara petinggi Golkar dan Megawati membahas mengenai isu Pilkada DKI 2017. Kedua partai ini sepakat mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon Gubernur DKI. Namun, sayang Ahok terkena badai kasus penistaan agama yang membuat mereka kelabakan. Ahok terancam masuk penjara, kalah sebelum bertanding.

Senter terdengar, Ade yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPR sangat keras mengkritik kepemimpinan Ahok yang dinilai arogan dan sering berbicara kotor. Ada kemungkinan bahwa Ade digulingkan karena faktor itu, meski ada faktor-faktor lain yang mendukungnya.

Kesepakatan politik antara Ade dengan Novanto pasca Munaslub Golkar, ternyata tidak berjalan mulus. Janji Novanto yang tidak akan menggoyang jabatan Ade sebagai Ketua DPR tidak bisa dipenuhi. Bahkan, Novanto seperti lupa dengan janjinya bahwa ia tidak mau menjabat sebagai Ketua DPR dan mau fokus mengurus partai.

30 November 2016

Tidak kurang dari satu bulan usai rapat pleno Golkar, Novanto akhirnya resmi dilantik sebagai Ketua DPR menggusur Ade Komarudin. Novanto kembali mengucapkan sumpah jabatan usai rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu (30/11/2016).

Di waktu yang sama MKD menggelar sidang dan memutuskan bahwa Ade Komarudin diberhentikan sebagai Ketua DPR. ‎ Keputusan itu merupakan sanksi ringan dari pelanggaran etik yang dilakukannya. Ade disebut melanggar dua kasus.

Pertama, Ade divonis bersalah saat memindahkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penyertaan modal negara (PMN) menjadi mitra kerja Komisi XI. Sebelumnya, sejumlah BUMN yang memperoleh PMN tersebut merupakan mitra kerja Komisi VI.

Kedua, Ade divonis melakukan pelanggaran ringan dalam tuduhan memperlambat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Karena melakukan dua pelanggaran ringan, maka hal itu dihitung secara akumulatif sebagai dua pelanggaran sedang.

Hal ini berarti bahwa Ade sebagai pimpinan alat kelengkapan Dewan harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR yang merupakan pimpinan alat kelengkapan Dewan.

Ade tetap membantah telah melakukan pelanggaran selama menjadi Ketua DPR. Ia menilai, rangkaian peristiwa ini adalah proses politik yang sengaja dibuat-buat dan dimainkan oleh lawan politiknya untuk menjatuhkan dirinya.

‎Demikian akhir dari drama politik panjang Novanto yang bersaing berebutkan kekuasaan melawan orang-orang yang dulu pernah menjadi teman dekatnya. Apapun itu, Novanto pantas disebut licin dan penuh taktik meski banyak dugaan kasus yang menyimpannya ia tetap bisa survive. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.