Jakarta, Obsessionnews – Setelah Kementerian Hukum dan HAM mengakui hasil Musyawarah Nasional Partai Golkar Ancol, kubu Agung Laksono Cs langsung melakukan perombakan pengurus Fraksi Partai Golkar di DPR dan MPR. Mereka yang dianggap tidak mau mengakui Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tidak segan-segan untuk dipecat atau pemberhentian antar waktu (PAW).
Seperti halnya, Bambang Soesatyo dan Ade Komarudin ia dikabarkan akan dipecat dari pimpinan Fraksi Golkar karena tidak mau taat terhadap peraturan DPP Partai Golkar Agung Laksono. Namun, berbeda dengan Setya Novanto meski ia dikenal sebagai loyalis Aburizal Bakrie (Ical) bersama Bambang dan Ade, Setya tetap menduduki jabatanya sebagai Ketua DPR.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Zainudin Amali mengatakan, pihaknya memang tidak ingin menganggu keberadaan Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Karena itu sebagai imbalanya, Setya Novanto juga tidak diberikan posisi strategis dalam kepengurusan Partai Golkar. “Kita tidak memberikan jabatan karena kita tidak ingin menganggu Pak Setya Novanto sebagai Ketua DPR,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Meski tidak mendapat jabatan, Amali tetap menganggap Setya Novanto sebagai kader Golkar sejati. Ia juga meyakini Setya akan selalu taat aturan dan mau menghormati Agung Laksono sebagai Ketua Umum Golkar. Amali meminta Setya agar tetap fokus menjalankan tugas sebagai ketua DPR dan mau bersikap netral.
“Sebagai ketua DPR, dia harus bisa bersikap netral dan harus memimpin anggota dewan,” jelasnya.
Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, hanya orang tertentu dari kubu Ical yang akan diakomodir dalam kepengurusan Partai Golkar Agung Laksono. Bagi mereka yang dianggap memenuhi syarat PDTL yakni prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela dalam arti tidak terlibat dalam persoalan hukum, pasti akan mendapat jabatan strategis.
Seperti halnya, Airlangga Hartanto dan Mahyudin. Keduanya, yang sebelumnya dikenal sebagai loyalis Ical ini kini mendapat posisi strategis di DPP Partai Golkar. Jika Airlangga mendapat jabatan sebagai Ketua DPP, maka Mahyudin mendapat posisi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar.
Adapun, Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Theo Sambuaga, Idrus Marham dan Noordin Halid dipastikan tidak akan diberi jabatan oleh Agung Laksono. Bahkan, Akbar Tandjung yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar juga dikabarkan tidak diberi jabatan strategis. Posisi mereka hanya sebagai anggota biasa. (Albar)
