Senin, 27 September 21

Setuju Tunda Pelantikan Tersangka Korupsi, SBY Dapat Apresiasi KPK

Setuju Tunda Pelantikan Tersangka Korupsi, SBY Dapat Apresiasi KPK

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya menyetujui penundaan pelantikan anggota DPR RI dan DPD terpilih yang menjadi tersangka kasus korupsi. SBY dianggap patut diacungi jempol lantaran bisa menunjukan komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Langkah Presiden SBY untuk tidak melantik anggota DPR atau DPD yang berstatus tersangka layak diapresiasi,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Johan mengatakan keputusan ini sedikit banyak mengubah persepsi publik tentang Presiden SBY terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rabu pagi baru menerima surat balasan SBY. Surat KPU kepada Kepala Negara berisi permohonan penundaan pelantikan anggota DPR RI dan DPD terpilih yang menjadi tersangka kasus korupsi. KPK awalnya mengirimkan surat rekomendasi tersebut ke KPU.

Beberapa nama anggota DPR terpilih yang ditunda pelantikannya karena terjerat kasus korupsi antara lain, Jero Wacik dari Partai Demokrat, Idham Samawi dari PDIP, Herd‎ian Koosnadi dari PDIP, Jimmi Damianus Idjie dari PDIP, Iqbal Wibisono dari Partai Golkar.

Jero merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM yang kini ditangani KPK. Idham merupakan tersangka kasus dugaaan korupsi dana bantuan untuk klub sepak bola Persiba Bantul. Adapun, Herdian terseret kasus dugaan korupsi proyek puskesmas di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan.

Sedangkan Jimmi yang pernah memimpin DPRD Papua Barat, menjadi tersangka korupsi berjamaah kasus dana pinjaman dari BUMD.  Jimmi termasuk dalam 44 anggota DPRD Papua Barat periode 2009-2014 yang terjerat korupsi Rp 22 miliar.

Adapun Iqbal Wibisono dari Golkar menjadi tersangka dugaan korupsi dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 untuk Pemkab Wonosobo. Kasus yang menjerat Iqbal ditangani oleh Kejaksaan Negeri Wonosobo.

Sementara 2 anggota DPD terpilih yang diminta ditunda pelantikannya adalah Chaidir Jafar dari Papua Barat dan Zulkarnaen Karim dari Bangka Belitung. Chaidir juga terseret kasus korupsi dana pinjaman untuk DPRD Papua Barat periode 2009-2014. Kasus itu juga menyeret anggota DPR terpilih dari PDIP, Jimmi Idjie.

Kemudian Zulkarnaen yang pernah menjadi Wali Kota Pangkalpinang, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tukar guling aset pemerintah daerah. Kasus itu kini ditangani Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. (Has)

 

Related posts