Jakarta – Direktur Gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono mengakui hampir setiap tahun Kementerian Agama melaporkan pemberian kurma dari Arab Saudi. Pemberian kurma dalam jumlah besar itu sering diterima Kemenag selama bulan Ramadhan.
Dua tahun lalu Kemenag menerima satu kontainer dari pihak yang sama, sedangkan tahun ini pemberian datang dari Atase Agama Kedutaan Arab Saudi dengan jumlah 18 ton.
Giri mengatakan 18 ton kurma itu telah dilaporkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saeifuddin dan Wamenag Nasarudin Umar. Pihaknya akan menganalisis apakah pemberian itu dengan maksud untuk mempengaruhi pejabat Kemenag.
“Jika iya maka negara akan menyita,” ujar Giri saat dikonfirmasi, Senin (14/7/2014).
Giri melanjutkan jika tidak ditemukan bukti terkait dengan gratifikasi atau suap maka kurma tersebut akan dikembalikan lagi ke pihak Kemenag. Hal itu pernah dilakukan ketika menganalisis pemberian 1 kontainer kurma pada dua tahun lalu.
“Kurma itu masih berada di Pelabuhan Tanjung Priok,” katanya.
Sebelumnya KPK menyerahkan kembali kepada Kemenag 1 kontainer kurma. Pengembalian itu dilakukan karena tidak termasuk dalam kategori gratifikasi, seperti yang diatur dalam pasal 12 B, UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Pasal tersebut menerangkan bahwa perbuatan masuk dalam kategori gratifikasi dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
Dalam aturan tersebut pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Jilka tidak bisa dikenakan pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. (Has)
