Minggu, 8 Desember 19

Setelah Kisruh, Apa Agenda Besar KIH di DPR?

Setelah Kisruh, Apa Agenda Besar KIH di DPR?

Jakarta –  Setelah menemui kesepakatan antara kubu Koalisi Indonesia Habat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) pasca perselisihan di DPR, apa kira-kira agenda KIH selanjutnya?. Ketua  Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan, KIH akan memprioritaskan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Menurutnya, agenda prioritas itu dilakukan untuk memperkuat posisi DPR dalam mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Undang-Undang MD3 selama ini dianggap sebagai penyebab dari kekisruah para anggota dewan di DPR.

“Setelah ini, paling penting prioritas penyelesaian UU MD3 yang memberi rasa adil dan kebersamaan fraksi-fraksi,” ujar ‎Muhaimin, Selasa (11/10/2014).

Pria yang lebih akrab disapa Cak Imin itu, hari ini telah melakukan pertemuan secara tertutup di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Meteng Jakarta Pusat, bersama seluruh petinggi partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, termasuk juga Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Mereka telah membahas kondisi KIH di DPR. Cak Imin menjelaskan, kesepakatan antara KIH dan KMP menjadi langkah awal untuk menata kembali koalisinya di DPR. Meski demikian, ia mengaku belum ada pembahasan mengenai pembagian kursi pimpinan komisi dan juga alat kelengkapan dewan

“Belum sampai ke sana, kita baru sampai tahap bagaimana agar UU MD3 menjadi UU yang benar-benar kondusif antara DPR dan pemerintah,” kata dia.

Sebelumnya diketahui, kubu KIH dan KMP telah sepakat menambah satu kursi pimpinan di semua AKD di DPR dengan cara merevisi tatib dan UU MD3. Dari kesepakatan tersebut, KIH akan diberi jatah 21 kursi pimpinan AKD di DPR. Revisi akan dilakukan setelah fraksi KIH menyerahkan susunan anggota di semua AKD.

Setelah itu, rencananya revisi itu akan ditetapkan di sidang paripurna yang rencananya digelar Kamis (13/11/2014). Namun, Partai Nasdem dan Partai Hanura yang tergabung dalam KIH menolak revisi tersebut, karena menganggap tidak sesuai dengan amanat undang-undang. (Abn)

 

Related posts