Jumat, 7 Oktober 22

Setahun Jokowi, Kebebasan Berekspresi di Internet Terancam

Setahun Jokowi, Kebebasan Berekspresi di Internet Terancam

Jakarta – Setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kebebasan berekspresi di internet masih menjadi ancaman. Demikian penilaian Direktur Eksekutif Yayasan SatuDunia Firdaus Cahyadi, “Hal itu disebabkan pemerintah belum sepenuhnya melindungi kebebasan berekspresi di internet,” paparnya, Rabu (20/12/2015).

Firdaus mengungkapkan, kasus kebebasan berekspresi di internet yang terakhir, menimpa Adlun Fikr yang mengupload dugaan pelanggaran hukum oleh aparat di situs youtube. “Kasus itu  adalah salah satu contoh penggunaan pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE yang digunakan secara ugal-ugalan,” tandasnya.

“Sebelumnya sudah banyak korban berjatuhan korban pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE,” tambahnya.

Sepanjang tahun 2014 saja, lanjut Firdaus, sudah terdapat 41 orang terjerat pasal karet pencemaran nama baik UU ITE. “Korban pasal karet UU ITE pun beragam, dari masyarakat awam, aktivis, hingga artis,” bebernya.

“Ini menandakan bahwa pasal karet di UU ITE harus segera dicabut jika tidak ingin lebih banyak lagi korban berjatuhan,” ungkapnya pula.

Selain itu, tegas Fiordaus, pihaknya mencatat selama pemerintahan Presiden Jokowi juga terjadi pemblokiran situs tanpa melalui proses hukum. “Pemblokiran situs tanpa proses hukum itu jelas membahayakan kebebasan berekspresi,” protesnya.

“Jika dibiarkan, Indonesia akan kembali ke era kegelapan Orde Baru yang mengekang kebebasan berekspresi,” kritiknya pula.

Firdaus menilai, ancaman kebebasan berekspresi baik berupa ancaman pencemaran nama baik hingga pemblokiran, menurut Firdaus, menunjukkan bahwa UU ITE ini mendesak direvisi.

Di sisi lain, lanjutnya, Menteri Kominfo Rudi Antara pernah berjanji akan merevisi UU ITE di tahun ini. “Namun, tahun 2015 segera berakhir, tanda-tanda revisi UU ITE juga belum nampak,” jelas dia.

Untuk itulah, kata Firdaus, SatuDunia sebagai organisasi yang concern terhadap penguatan informasi, komunikasi dan teknologi di kalangan masyarakat sipil mendesak revisi UU ITE segera dilaksanakan.

“Dalam revisi UU ITE itu pasal karet pencemaran nama baik harus dicabut dan pengaturan pemblokiran situs internet harus di atur di UU, bukan dengan keputusan menteri atau rekomendasi tim panel bentukan pemerintah,” tegasnya. (Baron)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.