Jakarta, Obsessionnews – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hari ini, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) penggunaan APBD-Perubahan DKI 2014 kepada DPRD DKI Jakarta. Ahok mengaku tidak canggung bakal berhadapan lagi dengan DPRD yang akhir-akhir ini kerap ditudingnya sebagai tempat ‘Anggaran Siluman’ berasal.
“Kami akan sampaikan laporkan saja. Ini kan amanat Undang-Undang,” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2015).
Dia sendiri mengaku tidak tahu apakah soal ‘anggaran siluman’ tersebut akan diungkit dewan saat pembacaan LKPJ. “Kita lihat saja,” kata Ahok.
Nampaknya sejumlah catatan negatif telah ‘menghantui’ Ahok dalam menyampaikan LKPJ APBD 2014 tersebut. Salah satunya soal rendahnya penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh dari target.
Namun, dalam menanggapi hal itu, Ahok langsung lempar tanggungjawab. Menurutnya, target dan penyerapan tahun 2014 belum menjadi kewenangannya. Hal itu menjadi tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yaitu Joko Widodo (Jokowi).
“Yang nggak kerja pak Jokowi dong. Kan 10 bulan pak Jokowi yang jadi gubernur,” katanya.
Bahkan, mantan Bupati Belitung tersebut ini malah kembali menuding pokok pikiran (pokir) dari oknum DPRD dan oknum SKPD menjadi salah satu penyumbang kacaunya APBD DKI 2014 kemarin.
“Kita ngomong jujur aja ni, kita copot semua SKPD yang terindikasi terima pokir DPRD, makanya kita potong. Dalam sejarah DKI yang paling banyak terjadi penyerapan paling rendah adalah tahun 2014,” ungkapnya.
“Kenapa? Karena kita copot pokir-pokir. Nggak mau ngaku kan, 2015 masuk lagi 12,1,” tambah Ahok.
Untuk sekedar diketahui, sejumlah Satuan kerja perangkat daerah sangat rendah serapan anggarannya di 2014. Yang paling rendah, Dinas Perhubungan DKI di November 2014, Dishub hanya mampu menyerap anggaran 4,7 persen saja.
Alasannya, ada kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan transjakarta dan bus sedang pada tahun anggaran 2013. Sehingga ada anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk pengadaan 1.000 unit TransJakarta dan 3.000 bus sedang, dicoret.
Hal serupa juga diperlihatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, yang hanya berhasil serap 13 persen dari total alokasi anggaran Rp 6,29 triliun. Dari total dana tersebut, Rp 6,156 triliun digunakan untuk belanja langsung.
Secara keseluruhan, hingga Desember 2014, serapan anggaran DKI diperkirakan hanya sekitar 35-40 persen, mirip saat krisis tahun 2000.
“Serapan anggaran ini paling rendah karena sebelumnya rata-rata serapan paling rendah itu 60 persen,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Heru Budi Hartono, di Balai Kota, pertengahan November 2014. (Purnomo)
