Jakarta, Obsessionnews – Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng yang juga Peneliti The Indonesia for Global Justice (IGJ), menilai kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM sebagai kado perigatan serangan umum 1 Maret benar benar menyerang jantung ekonomi rakyat, yakni memicu melambungnya harga bahan bahan pokok rakyat.
“Padahal, gejolak kenaikan harga beras belum sepenuhnya dapat diantisipasi oleh pemerintah Jokowi. Kebijkan menaikkan harga premium ini akan semakin memicu meningkatnya harga harga secara tidak terkendali,” tandas Salamuddin Daeng kepada Obsessionnews.com, Senin (2/3/2015).
“Kenaikan harga Premimium kali ini benar benar mangacukan keadaan. Padahal harga minyak global sedang mengalami penurunan. Jadi Pemerintah benar benar membingungkan!” seru Aktivis pegiat antikorupsi ini.
Dengan naiknya premium, menueut Salamuddin, berarti subsidi pemerintah telah dihapuskan sama sekali. “Pihak Pertamina juga telah menyatakan bahwa Premium tidak lagi mengandung subsidi. Hal ini tidak sesuai dengan janji pemerintah sebelumnya akan mempertahankan subsidi untuk jenis premium dan solar sebesar masing masing Rp1000 rupiah,” paparnya.
Adapun implikasi dari kenaikan harga BBM tersebut, lanjut dia, adalah: Pertama, kondisi ekonomi dihadapkan pada situasi ketidak pastian. Ini akan semakin menyulitkan pengambilan kebijakan makro ekonomi seperti asumsi inflasi, kebijakan suku bunga dan lain-lain.
Kedua, sulitnya menetapkan angka subsidi dalam APBN yang sebenarnya. Dana subsidi APBN yang ditetapkan dalam APBNP 2015 rawam dimanipulasi dan menjadi banckan pemerintah yang berkuasa. Ketiga, pada tingkat perusahaana hal ini aka semakin menyulitkan perusahaan dalam merencanakan tingkat upah, dan pengeluaran dan pembiayaan lainnya. Ujung ujungnya nasib pekerja yang akan menjadi korban.
“Kebijakan pemerintah Jokowi yang memainkan harga BBM seperti YOYO mengandung motif manipulasi subsidi oleh pemerintah yang semakin memperparah gejolak harga kebutuhan pokok. Pemerintah Jokowi hendak menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar, padahal hal tersebut melanggar konstitusi. Lagipula harga minyak global turun, jadi ini rada sinting!” seru Salamuddin. (Asma)
