Myanmar – Kelompok yang menamakan diri Organisasi Arakan Rohingya Internasional, ARNO mengumumkan, sejumlah laporan yang diterima dari wilayah Rakhine, pada hari Sabtu (20/1) mengabarkan, sedikitnya 150 Muslim Rohingya tewas.
Seperti dilansir Pars Today, Press TV (21/1) melaporkan, salah seorang aktivis lembaga yang bermarkas di London itu, menuturkan, pemerintah Myanmar ingin mencegah masuknya awak media dan tim penyelamat ke Rakhine sehingga pembunuhan itu tidak terungkap ke masyarakat internasional.
Pemerintah Myanmar mengkonfirmasi tewasnya sekitar 70 Muslimin Rohingya dalam aksi kekerasan yang terjadi sehari sebelumnya.
Pengawasan keamanan di Utara Negara Bagian Rakhine ditingkatkan sejak tanggal 9 Oktober 2016 lalu.
Pemerintah Myanmar menuduh Muslimin Rohingya melakukan penyerangan bersenjata dan berdasarkan laporan resmi, operasi yang dilakukan militer negara itu untuk menemukan pelaku penyerangan, hingga kini menyebabkan puluhan Muslim tewas dan ditangkap.
Warga di wilayah-wilayah Muslim dan aktivis hak asasi manusia mengatakan, aparat keamanan Myanmar dalam operasi itu melakukan hukuman mati sepihak, menyerang dan membakar rumah-rumah warga.
Pemerintah Myanmar hingga kini enggan memberikan hak kewarganegaraan bagi Muslimin yang populasinya lebih dari satu juta jiwa itu.
PBB pada akhir Juni 2016 lalu dalam laporannya mengumumkan, banyak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap Muslimin Rohingya di Myanmar yang bisa dimasukkan sebagai kejahatan atas kemanusiaan.
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Malaysia menuduh pemerintah Myanmar melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan menganggap krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar akibat kekerasan terhadap Muslimin Rohingya, sebagai hal yang mengkhawatirkan.
IRNA (19/1) melaporkan, Najib Tun Razak, PM Malaysia, Kamis (19/1) dalam pertemuan luar biasa Organisasi Kerjasama Islam, OKI di Kuala Lumpur, terkait pembahasan kondisi Muslimin Myanmar, menyinggung tewasnya sejumlah banyak orang di Myanmar dan sebagian besar dari mereka kehilangan rumah dan pekerjaannya.
Ia mengatakan, kondisi ini mencukupi syarat untuk menjadi masalah keamanan di kawasan, dan membahayakan perdamaian serta stabilitas.
Anifah Aman, Menteri Luar Negeri Malaysia dalam pertemuan luar biasa OKI menuturkan, selama bertahun-tahun, Muslimin Myanmar di negara bagian Rakhine, menderita kesulitan dan masalah, tidak adanya penanganan terhadap mereka, tidak diragukan akan mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan.
Pertemuan luar biasa OKI di Kuala Lumpur digelar untuk membahas kondisi Muslim Rohingya di Myanmar dan perkembangan terbaru Palestina dengan dihadiri oleh perwakilan dari 57 negara anggota OKI.
Fase baru krisis yang melanda Muslimin Rohingya dimulai Oktober 2016 lalu pasca beberapa serangan terhadap pos polisi Myanmar di dekat perbatasan Bangladesh dan menewaskan beberapa personil polisi. Setelah itu, lebih dari 1000 rumah warga Muslim Rohingya di Rakhine dibakar dan puluhan orang melarikan diri ke Bangladesh. (*/Red)
Baca Juga: Krisis Rohingya dan Sikap Sunyi Suu Kyi
