Jakarta, Obsessionnews – Ketika negara berdaulat dengan Pancasila sebagai ideologinya menyerahkan urusan perut pada mekanisme pasar, itulah hal paling menyedihkan.
Diakui Sri Agustina, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dalam diskusi bertajuk Pangan Kita yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia (RRI) di Jakarta, Senin (25/5), bahwa setiap kali institusinya akan mengambil kebijakan selalu didasari salah satunya oleh data yang disuguhkan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, menurut Sri, data yang paling jujur adalah dari pasar yang berkutat pada ketersediaan barang dan harga jual eceran.
Sementara itu, Dwi Andreas Santoso, guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan bahwa jika data paling jujur adalah pasar dan yang disuguhkan BPS, maka hal tersebut sangatlah menyedihkan. Makanya kudu segera dibenahi.
“Selama tidak beres maka banyak yang akan tidak beres. Keharusan malah kalah dengan kenyataan yang ada,” kata Dwi.
Dwi menyebutkan, kenyataan yang terjadi saat ini adalah para petani cuma mendapat pemasukan dari kegiatannya sebesar Rp 1,3 juta perbulan. Ini, lebih rendah dari upah minimum wilayah manapun.
Asal tahu saja, dalam kurun waktu 25 tahun terakhir perluasan perkebunan telah meningkat 144%. Namun, penguasaannya entah diserahkan kepada siapa.
“Lalu yang hidupi 92 juta petani siapa ?” tanya Dwi.
Disebutkan pula oleh Dwi, dalam perdagangan komoditi pangan jenis beras ada delapan mata rantai. Sementara petani, tidak pernah menjual gabahnya secara langsung termasuk kepada Badan Urusan Logistik (Bulog). Pemain utama setelah padi dipanen adalah pengepul.
“Di tingkat petani harga jatuh Rp 3.400 perkilo pada puncak panen. Jadi jelas pemerintah harus berupaya keras atasi persoalan ini,” tutupnya. (MBJ)
