Oleh: Didik Mukrianto, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Anggota Komisi III DPR-RI, dan Ketua Departemen di DPP Partai Demokrat
Terkait dengan pesan moral yang disampaikan Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui twitter beliau terkait dengan kebijakan BBM yang “dikritik” oleh Pak Joko Widodo (Jokowi), perlu saya sampaikan:
Pesan moral dalam konteks kebangsaan yang disampaikan Pak SBY adalah merespons atas apa yang dipersepsikan terhadap Pak SBY. Menyampaikan sudut pandang yang keliru tanpa landasan, argumentasi dan pertimbangan yang utuh akan sebuah kebijakan pemimpin sebelumnya, pasti akan menimbulkan mis persepsi dan bahkan menyesatkan.
Setiap masa ada kebijakan yang sangat dimungkinkan berbeda, tergantung situasi dan kondisi. Setiap kebijakan didasarkan kepada analisis, kajian dan pertimbangan yang mendalam dengan tetap menghitung risiko yang akan mungkin terjadi. Tidak bijak membandingkan apple to apple tanpa disertakan latar belakang, kajian dan fakta yang melatarbelakangi, karena pasti berbeda situasinya.
Saya berpandangan bahwa sebagai seorang negarawan tidak elok dan sangat tidak bijak di saat negara dilanda krisis, namun menyalah-nyalahkan pemimpin pendahulunya. Apakah keteladanan pemimpin bangsa tidak diperlukan? Apakah negara ini hanya bisa dikelola sendiri tanpa fondasi yang dibangun oleh pemerintah era sebelumnya? Tentu ini anggapan dan persepsi yang sangat salah kaprah, apalagi dipersepsikan oleh tokoh.
Pengelolaan BBM zaman Jokowi dan SBY jelas berbeda. Dulu SBY pernah membuat kebijakan di saat harga minyak dunia mencapai harga 120 dolar per barel. Itupun ekonomi tetap tumbuh rata-rata 6%. Kalau sekarang kan hanya sekitar $ 75an per barel. Walau mulai berat karena hampir $80.
Pemimpin bangsa yang negarawan sebaiknya menyatukan, bukan memecah belah dengan membanding-bandingkan. Banyak warga negara yang sangat mencintai dan yakin bahwa kebijakan SBY diambil untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Tentu mereka juga punya rasa dan perasaan apabila SBY terus dijadikan “kambing hitam” atas kekurangbijakan dalam mengelola bangsa ini.
Saya berharap pemerintah fokus untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan bangsa ini secara progresif, tanpa membangun opini yang tidak mendidik. Dengan membuat opini yang menyudutkan dan mempersepsikan era sebelumnya, dapat dipastikan akan semakin memperlihatkan ketidakmampuan mencari solusi konkret yang dihadapi. Rakyat menunggu aksi konkret, terintegratif dan bermanfaat untuk bangsa ini.
