Oleh: Derek Manangka, Wartawan Senior
Keiko Fujimori tergolong salah seorang senator wanita Peru yang populer dan berpengaruh di negaranya. Walaupun berdarah Jepang, bukan pribumi asli Peru, keminoritasannya tidak menjadi penghalang untuk berpolitik. Termasuk beroposisi terhadap pemerintahan yang dikuasai kelompok mayoritas pribumi Peru.
Karena bagi Keiko Fujimori ataupun bangsa Peru, masalah minoritas dan mayoritas sudah selesai. Masalah SARA tidak lagi sebuah persoalan besar bagi bangsa Peru. Setiap warga negara Peru memiliki hak yang sama. Tak peduli latar belakang keturunannya dari bangsa dan ras mana.
Seorang politisi tenar, pejabat tinggi, tidak akan diungkit-ungkit latar belakangnya, hanya karena warna kulit, agama dan latar belakang keturunan. Semua yang berbentuk primordialisme sudah terkikis oleh pandangan visioner.
Yang belum selesai adalah bagaimana negara yang pernah diperintah secara totaliter oleh junta militer tersebut, bisa tampil sebagai negara yang lebih sejahtera dan pemerintahan dikendalikan secara demokratis oleh orang sipil yang tidak koruptif.
Bermodalkan popularitas dan pengaruh sang ayah, putri bekas Presiden Peru Alberto Fujimori tersebut pada tahun 2011 ikut Pilpres di negaranya.
Keiko kalah. Tapi margin kekalahannya sangat tipis. Kekalahannya dari politisi pribumi, bukan karena faktor sentimen rasial. Dia kalah lebih karena beban politik yang diwariskan ayahnya. Latar belakang kehidupan politik ayahnya yang tidak terpuji.
Sang ayah, Alberto Fujimori, sebelum terpilih menjadi Presiden Peru, tadinya dianggap sebagai tokoh sipil yang diyakini bisa membalikkan Peru – dari negara non-demokrasi, menjadi demokratis. Dari negara yang dilanda multi krisis menjadi “crisis free”.
Pada awal-awal tahun pemerintahannya, kepemimpinan Alberto menunjukkan trend positif. Tanda-tanda ke arah perbaikan terlihat menjanjikan.
Tapi pada akhirnya Alberto Fujimori juga tidak beda dengan junta militer yang otoriter.
Semakin tidak positif, karena Alberto Fujimori pun akhirnya terjangkit virus korupsi.
Sehingga krisis negara Peru berlanjut. Fujimori ditumbangkan dari kekuasaan dan mengasingkan ke Jepang, tanah leluhurnya. Tangan hukum Peru akhirnya berhasil mengekstradisinya, sehingga bekas Presiden itu pun menjalani hukumannya di bui negara Amerika Latin, tanah kelahirannya selama 25 tahun.
Akan halnya Keiko Fujimori, anaknya, punya kisah tersendiri.
Saat ayahnya menjadi Presiden (1990 – 2000), ia masih berusia 19 tahun. Dalam usia yang masih belia itu, Keiko berperan sebagai Ibu Negara atau “First Lady”. Menggantikan ibunya. Hal itu terjadi karena kedua orangtuanya bercerai.
Sebagai Ibu Negara, sekalipun masih belia, Keiko mendapatkan pelajaran politik yang lumayan dari sang ayah. Karena Keiko terus mendampingi sang Presiden kemana pun ayahnya itu pergi.
Keiko mengikuti dari dekat sepak terjang dan manuver politik ayahnya. Hasilnya saat ada kesempatan Keiko mencari ilmu ke Amerika Serikat.
Setelah beberapa tahun di Amerika, dengan modal ijazah S-1, dari salah satu lembaga pendidikan negerinya Paman Sam itu, Keiko kembali ke Peru. Di negaranya ini Keiko Fujimori langsung terjun ke politik.
Keiko Fujimori dan Peru dijadikan pintu masuk bahasan Catatan Tengah kali ini, karena sejumlah faktor.
Di Peru negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, kelompok minoritas yang nenek moyang mereka non-Katolik seperti Keiko Fujimori, tidak lagi dipandang sebagai “warga negara kelas dua”.
Peru bukanlah sebuah negara maju. Tetapi persyaratan untuk menjadi negara maju, yaitu tidak lagi membeda-bedakan masyarakatnya berdasarkan “cluster” suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) telah selesai.
Walaupun kehadiran unsur SARA bukan satu-satunya penyebab sebuah negara terhambat untuk maju, tapi fakta berbicara. Bahwa memang hanya negara yang tidak mengotak-ngotakkan masyarakatanya dalam bingkai SARA, yang bisa mencuat sebagai negara maju.
Amerika, Kanada, Jepang, Itali, Prancis, Jerman dan Inggeris, semuanya merupakan negara maju sekaligus contohnya.
Negara-negara yang dikenal sebagai Kelompok Tujuh (Group of Seven – G-7) dan negara industri ini, semua warga negaranya memperoleh hak dan pengakuan sama. Kesamaan dan persamaan hak merupakan salah satu kunci keberhasilan tujuh negara itu menjadi negara maju.
Yang ingin dikemukakan, Indonesia sebetulnya pernah mengalami situasi seperti Peru. Di mana SARA tidak menjadi sebuah persoalan.
Tapi entah mengapa, tiba-tiba terjadi kemunduran dalam cara berpikir, sehingga SARA menjadi persoalan yang lebih penting untuk diselesaikan.
Hampir semua elite dan kekuatan politik sadar bahwa SARA merupakan isu yang sensitif yang bisa memecah persatuan bangsa. Tapi kenyataannya, tak satu pun elite dan kekuatan politik yang mampu mencegah digunakannya isu SARA untuk mencapai kekuasaan.
Energi positif yang habis atau dihabiskan di persoalan SARA begitu banyak. Yang akhirnya bangsa kita sibuk dan lebih sibuk meredam persoalan-persoalan yang ditimbulkan SARA.
Padahal, sewaktu para generasi pendahulu bangsa Indonesia berjuang untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan, semua suku bangsa dan lintas agama bersatu padu.
Situasi ini setidaknya sesuai dengan catatan dan pelajaran sejarah.
Kalau menurut catatan sejarah di masa perjuangan, bahkan ada tentara Jepang, sampai-sampai membelot dan bergabung dengan pemuda Indonesia demi sebuah perjuangan memerdekakan Nusantara.
Lebih jauh dari era itu, Douwijs Dekker, misalnya tercatat sebagai salah seorang bule Belanda yang justru menjadi pemberi inspirasi bagi pemuda-pemudi Indonesia bersatu di Gerakan Boedi Oetomo.
Gerakan ini kemudian dijadikan cikal bakal bagi perjuangan sebuah negara merdeka – bebas dari penjajahan bule Belanda.
Artinya bukan hanya keturunan Jepang, bekas penjajah Indonesia – yang bergabung bersama pemuda-pemudi Indonesia.
Yang berdarah Belanda, juga bekas pejanjah Indonesia selama ratusan tahun pun, ikut masuk dalam front perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Jangan tanya bagaimana perjuangan atau sumbangsih dari mereka yang berdarah Cina. Tak terhitung jumlah mereka.
Demikian pula dari etnis dan beragama minoritas. Semuanya bersatu padu memperkuat pondasi kemerdekaan Indonesia agar tidak runtuh oleh ancaman asing, termasuk eks penjajah.
AA Maramis, orang Indonesia berdarah Manado dan pemeluk Nasrani serta beristeikan wanita Belanda, tercatat sebagai Menteri Keuangan pertama RI.
Atau Oei Tjoe Tat dari namanya saja, jelas berdarah Cina, bisa dipercaya oleh Bung Karno, Proklamator dan Presiden pertama RI untuk menjadi salah seorang anggota kabinetnya.
Tapi entah apa sebabnya. Setelah Indonesia merdeka, saat tugas untuk mengisi kemerdekaan mau dilakukan, persoalan sentimen rasial justru menjadi marak mengemuka.
Dan yang memprihatinkan sentiment rasial terus melebar.
Selain itu dari waktu ke waktu kemunculannya diselimuti oleh semacam api yang terus membara.
Demikian tingginya perasaan sentimen rasial ini. Begitu intensnya topik perbedaan agama dan ras ini mengemuka. Sampai-sampai istri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tersambar isyu SARA.
Istri Panglima yang berdarah Cina atau Tionghoa menjadi sasaran kecaman. Latar belakangnya sebagai wanita berdarah Tionghoa seakan-akan tak pantas menjadi pasangan seorang Panglima TNI.
Kecamannya seakan-akan ingin menegaskan wanita berdarah Tionghoa tidak boleh menjadi pendamping seorang jenderal (marsekal) bintang empat yang menduduki posisi orang nomor satu di kesatuan TNI.
Yang mengherankan, ketika Marsekal Hadi Tjahjanto masih menjabat KSAU, persoalan SARA tidak mengemuka.
Ada apa gerangan sehingga isunya baru diangkat belakangan ?
Panglima TNI dikecam hanya karena soal isteri yang bukan pribumi …….
Kalau nuansa kecaman itu dituruti, maknanya akan sangat kontra produktif.
Artinya Panglima TNI harus memilih : antara melanjutkan pengabdian di dunia militer atau tidak. Kalau mau tetap menjadi Panglima TNI, Hadi Tjahjanto harus menceraikan istri yang sudah memberinya keturunan.
Sulit dimengerti apa sebetulnya yang melandasi cara berpikir rasialis tersebut. Sampai-sampai masalah pernikahan, cinta antar individu harus dipersoalkan secara politik. Sukar diterima akal sehat, masalah pernikahan – yang merupakan urusan pribadi, harus diatur dan ditentukan oleh orang lain.
Semakin tidak bisa dimengerti karena yang mempersoalkan masalah keturunan ini adalah mereka yang tergolong berpendidikan.
Jika benar pihak penyebar SARA ini seorang yang berprofesi dokter, timbul pertanyaan, apakah sang dokter ini juga melakukan seleksi terhadap pasien yang berobat kepadanya?
Maksudnya, apakah sang dokter penyebar ujaran kebencian ini hanya mau memberi pengobatan kepada pasien yang sesuai agama dan etnis-rasnya.
Sikap ini tidak berbanding lurus dengan situasi sebelum Indonesia merdeka.
Ketika jumlah mereka yang berpendidikan dan terpelajar masih terbatas, cara pandang bangsa Indonesia terhadap perbedaan ras, (mungkin) jauh lebih maju dari bangsa Peru.
PBB saja, organisasi yang “didikte” oleh Amerika Serikat dan markas besarnya di New York, Amerika Serikat, masih memberi toleransi, siapa yang pantas menjadi orang nomor satu di badan internasionakl tersebut.
Selain digilir menurut benua, yang dilihat dari latar belakang seorang Sekjen, bukan agama dan warna kulitnya.
Sehingga tidak heran, jika Kofi Annan, Sekjen PBB (1 Januari 1997 – 31 Desember 2006) merupakan seorang warga kulit hitam dari negara kecil bernama Ghana, Afrika.
Kofi Annan juga beristerikan bule, Maria Lagergen dari Swedia.
Muncul rasa penasaran, jangan-jangan sejarah perjuangan Indonesia tidak seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah lanjutan.
Apakah sejarawan kita sudah melakukan kebohongan?
Atau cara kita berpikir di era persaingan ini, semakin mundur…….?
Atau yang membesar-besarkan persoalan SARA sebetulnya orang-orang pintar bahkan sangat pintar, akan tetapi saking pintarny, mereka kurang melakukan piknik.
Mereka tidak peduli dengan kemunduran bangsa. *****
Sumber: www.facebook.com/catatan.tengah
