Jakarta, Obsessionnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan menteri Kabinet Kerja untuk mencarikan solusi agar setiap ada hambatan apa pun yang bisa menggagalkan proyek itu, bisa tertangani. Bukan justru sebaliknya mengkritik kebijakan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan presiden Jokowi dalam pembukaan The 3rd Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition di JCC, Rabu (19/8/2015), sekaligus menjawab kritikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli terkait rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt.
Presiden Jokowi mengakui rencana pemerintah untuk membangun proyek listrik 35.000 megawatt (MW) memang sedikit ambisius. Namun hal tersebut menjadi tugas menteri untuk mencari solusi, agar target yang dicanangkan pemerintah tercapai.
“Carikan solusi sehingga investor bisa melaksanakan investasinya. Itu tugasnya menteri-menteri, tugasnya menko untuk cari solusi, jalan keluar setiap masalah yang dihadapi investor,” ujar Jokowi.
Jokowi mencontohkan, pekerjaan menteri yang harus dilakukan agar proyek itu berjalan adalah mengikuti terus perkembangan pembangunan fisik pembangkit listrik, mengecek perizinan lahan, hingga membuat check list agar pembangunan bisa terlaksana sesuai waktu yang ditentukan.
“Itu tugasnya menteri. Oleh sebab itu, kalau mau target gampang, ya 5.000 sajalah, ya pasti tercapai. Tapi saya nggak mau,” katanya.
Presiden menegaskan proyek 35.000 MW harus disukseskan guna menjawab keluhan dari rakyat soal aliran listrik yang sering mati. Oleh karena itu, dirinya tidak akan merevisi target pemerintah untuk membangun proyek tersebut, meski dikritik Rizal Ramli.
“Setiap saya ke daerah, listrik mati, listrik byar pet semua. Maka saya dorong terus, ini harus selesai. Sampai ke urusan pembebasan lahan di Batang, saya dan Wapres sampai turun tangan langsung,” ungkap presiden.
Rizal sebelumnya sempat mengkritik program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Menurut Rizal, program itu tidak realistis dan hanya meneruskan program pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.
“Saya akan minta Menteri ESDM dan DEN (Dewan Energi Nasional) untuk lakukan evaluasi ulang soal mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target terlalu tinggi, tetapi capainya susah. Ini supaya kita realistis,” ujar Rizal Ramli.
Namun, Wapres Jusuf Kalla meminta Rizal sedianya memahami terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum ia menyampaikan kritik. Menurut JK, pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt merupakan suatu kebutuhan. Infrastruktur kelistrikan harus dibangun sebelum membangun industri.
“Tentu sebagai menteri, harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal, pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat,” tutur Kalla.
Rizal juga pernah meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Dia mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 Airbus A350.
Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. (Has)
