Sabtu, 25 September 21

Senior PDIP Usulkan Rini Soemarno Dicopot

Senior PDIP Usulkan Rini Soemarno Dicopot

Jakarta, Obsessionnews – Tokoh senior PDI Perjuangan (PDI-P) AP Batubara yang juga Sesepuh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI-P menilai, Menteri BUMN Rini Soemarno adalah yang layak pertama kali dicopot jabatannya oleh Presiden Jokowi pada reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

“Kalau Presiden Jokowi jadi merusheffle kabinet, orang pertama yang harus dicopot adalah Meneg BUMN, Rini Soemarno. Menteri yang satu ini kinerjanya kurang baik. Surat (saran) saya ke Presiden (untuk copot Rini) sudah terkirim lewat (Seskab) Pramono Anung,” ungkap AP Batubara kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/11/2015).

AP, sapaan akrab AP Batubara mengakui, reshuffle kabinet merupakan Hak Prerogatif Presiden, namun tak ada salahnya jika publik memberi masukan. “Jujur saja, saya sudah bilang ke Pramono Anung agar Presiden Jokowi mencopot Rini Soemarno dari kabinet. Perkara usulan saya akan diterima atau tidak, itu bukan masalah. Yang penting saya sudah usul,” ungkaprnya menambahkan.

Menurut AP, gara-gara Rini Soemarno mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang jumlahnya triliunan rupiah ke BUMN, pembahasan APBN mendatang sempat berjalan alot. Setelah melalui lobi-lobi politik, barulah APBN disepakati.

“Namun usulan PMN untuk BUMN tak disetujui masuk BUMN. Hal-hal seperti ini yang membuat repot pemerintah,” bebernya.

Ketika ditanya menteri mana lagi yang layak dicopot, AP Batubara menilai Menkeu Bambang Brojonegoro kurang bagus kinerjanya.

“Namun harus diteliti dulu, apa penyebab kinerja Menteri Keuangan kurang bagus. Bisa saja itu terjadi karena yang bersangkutan belum mampu menjabarkan perintah presiden atau ada masalah lain. Kalau ternyata (Menteri Keuangan) memang lemah, dia layak untuk diganti,” tandas Politisi senior PDI-P.

Kapan tepatnya Jokowi melalukan reshuffle kabinet, menurut AP, terserah Presiden. “Sekali lagi, ini adalah Hak Prerogratif Presiden, jadi terserah kepada beliau saja. Perlu segera reshuffle, waktunya terserah Presiden. Reshuffle makin cepat lebih baik, meski itu hak prerogatif presiden. Karena, tidak ada yang ditunggu lagi,” tuturnya.

Apakah lambatnya Jokowi lakukan reshuffle karena mempertimbangkan ‘desakan” parpol? “Jangan buat istilah desakan, tapi masukan. Desakan ataupun masukan parpol tidak usah dituruti Jokowi,” jawab AP. (Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.