Jakarta, Obsessionnews – Tokoh senior PDI Perjuangan (PDI-P) AP Batubara yang juga Sesepuh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI-P meminta Pemerintah RI akan mengusir Freeport dari bumi Indonesia apabila tidak mau membagi sahamnya seperti yang ditetapkan Pemerintah.
“Saya dengar Freeport tidak mau ikuti permintaan Pemerintah RI untuk membagi sahamnya. Kalau Freeport tidak mau mengikuti ketentuan-ketentuan yang diberlakukan Pemerintah Indonesia, saya minta supaya izin usaha pertambagan Freeport dicabut. Tidak usah diperpanjang,” tegas AP Batubara, Kamis (19/11/2015).
Menurut AP Batubara, Indonesia bisa mengolah sendiri pertambangan di papua tersebut. “Kalau tambang di Papua tidak digali Freeport, tidak masalah. Bahan dalam bumi itu tidak akan hilang dan malah bertambah bagus,” tandas Politisis enior PDI-P.
Jadi, tegas AP Batubara, jangan diperpanjang izinnya, agar Freeport angkat kaki dari bumi Indonesia. “Jangan mentang-mentang Freeport Amerika jadi negara adidaya, lantas seenaknya mendikte pemerintah Indonesia. Itu bajingan, jangan dikuti! Freeport harus angkat kaki dari bumi ini,” tandasnya.
“Pihak Amerika jangan bertingkah laku sebagai negara adikuasa lagi. Dunia ini milik bersama,” tutur Penasihat Politik mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini.
Secara terpisah, Jaringan Aktivis ’98 mendukung sikap dan tindakan politik Presiden RI Jokowi dan Menkopolhukam Luhut Panjaitan untuk menolak perpanjangan Kontrak Karya Freeport yang akan habis di tahun 2021 menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 2041.
“NKRI bisa kelola sendiri bekas tambang Freeport dan aset sumber daya alam strategis lainnya dengan mengerahkan segenap potensi anak bangsa yang cerdas, militan, inovatif dan pro kepentingan nasional,” tegas Jurubicara jaringan ’98 Ricky Tamba SE.
“Tangkap dan adili para calo, broker, pejabat dan elite yang bermain-main dengan kemandirian dan kedaulatan bangsa, memanipulasi Nawacita dan mengkhianati Trisakti Bung Karno!” serunya.
“NKRI untuk semua, kaum buruh, petani, mahasiswa, pemuda, prajurit dan ratusan juta rakyatnya. Bukan hanya untuk bancakan segelintir elite dan politisi pengkhianat Pancasila dan UUD 1945,” tutur Ricky.
“Nasionalisasi Freeport dan aset strategis NKRI untuk kesejahteraan rakyat! Reshuffle kabinet kerja dari anasir antek nekolim neoliberalisme!” tambahnya. (Ars)
