Minggu, 28 November 21

Sengketa Lahan Petani Lawan Puskopad Dilaporkan DPR

Sengketa Lahan Petani Lawan Puskopad Dilaporkan DPR

Jakarta, Obsessionnews – Konflik Sengketa Lahan yang terjadi antara PUSKOPAD A Bukit Barisan dengan Petani desa perkebunan Ramunia yang berada di Kecamatan Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara harus mendapatkan perhatian dan penyelesaian dari Pemerintah Pusat.

“Menurut pengaduan petani yang saya terima telah terjadi intimidasi dan pemaksaan agar petani menerima ganti rugi dengan harga Rp10.000 per meter dan masyarakat segera meninggalkan lahan dan pemukimannya,” ungkap Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P Adian Napitupulu SH, Kamis (7/5/2015).

“Bahkan sampai dilakukan Pendirian Pagar tembok di areal pemukiman petani yang bertahan guna menutup akses keluar masuk petani dari tempatnya, hal ini menyebabkan masyarakat yang ingin beraktivitas keluar termasuk anak-anak harus memanjat tembok setinggi 3 Meter,” tambahnya.

Menurut Adian, apapun kepentingan, berapapun besarnya nilai ekonomi tapi segala bentuk kekerasan dalam penyelesaian sengketa/konflik Agraria tidak dapat dibenarkan dan harus segera di hentikan.

“Untuk mencegah terjadinya bentrokan antara petani dengan TNI AD yang mengklaim lahan tersebut, maka secepatnya Menteri Agraria, Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan segera berkoordinasi dan segera mengambil tindakan,” tuturnya.

Pertama, jelas dia,  Menteri Pertahanan dan Panglima TNI wajib menginstruksikan segera menghentikan intimidasi dan membongkar tembok dan menarik serta tidak melibatkan pasukan TNI dalam pendudukan lahan.

Kedua, lanjutnya, Menteri Agraria segera melakukan pemeriksaan HGU PUSKOPAD serta melakukan audit lokasi karena menurut petani lokasi HGU yang dimaksud PUSKOPAD bukan lah terletak di desa perkebunan ramunia.

Ketiga, karena lahan tersebut masuk dalam Kawasan strategis pertanian pangan berkelanjutan maka Penggusuran lahan produktif akan berdampak pada gagalnya upaya pemerintah untuk membangun kemandirian Pangan sebagaimana yg diprogramkan dalam Nawa Cita dan Trisakti Bung Karno.

“Ke empat, semua Aktivis dan Rakyat yang ditangkap harus dilepaskan sesuai dengan apa yang dijanjikan Presiden dalam Pidato Hari HAM tahun lalu,” tandasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.