Jumat, 7 Agustus 20

Senin Depan, DPR Panggil Menteri Hukum-HAM Laoly

Senin Depan, DPR Panggil Menteri Hukum-HAM Laoly

Jakarta – ‎Anggota Komisi III DPR RI Abu Bakar Habsyi mengatakan, pihaknya berencana memanggil Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk dimintai keterangan terkait proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Tim Panitia Seleksi (Pansel) KPK.

Pemanggilan tersebut menyusul, belum adanya kesepakatan bersama antara Pansel, Kementerian Hukum dan HAM dengan DPR dalam memilih calon Pimpinan KPK untuk menggantikan Busyro Muqoddas yang akan berakhir jabatannya pada Desember 2014. “Senen kita panggil si Laoly, nanti kita tanya maunya bagaimana? apa yang mau ia usulkan,” ujarnya di DPR, Jumat (28/11/2014).

Setidaknya ada dua pertanyaan yang akan disampaikan oleh DPR, pertama apakah Pansel KPK dan Kemenkumham akan tetap meminta pemilihan pimpinan KPK dilakukan pada tahun ini, atau menunggu diseragamkan dengan empat pimpinan KPK yang lain yang juga akan habis masa jabatannya pada tahun 2015.

Namun katanya, untuk menunggu masa habisnya empat pimpinan KPK yang lain yakni, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Andan Pandu Praja, dan Zulkarnain dianggap tidak mungkin, lantaran KPK tidak bisa dipimpin oleh empat orang. Selain itu, menyeragamkan pimpinan KPK juga dinilai tidak efisian dan memboroskan anggaran.

“Kalau empat pimpinan nggak bisa, juga tidak efisien,” katanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengamanatkan pemimpin KPK berjumlah lima orang. Untuk itu, Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin ‎ mengatakan, DPR harus bekerja keras untuk segera memilih dan menetapkan pimpinan KPK yang baru. “Kecepatannya harus tinggi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan,” katanya di DPR.

Meski demikian, Aziz menjelaskan kalau seandainya dua calon Pimpinan KPK, yakni Busryo Muqaddas dan Roby Arya Brata tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh DPR. Maka, mau tidak mau pimpinan KPK sementara waktu ditetapkan hanya empat orang. Pemilihan, kata dia, akan dilakukan lagi pada sidang periode selanjutnya bersama seleksi empat pimpinan yang lain.

Karena itu, Aziz menganggap pemerintah tidak perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu). Untuk menetapkan pengganti Busryo agar kerja Pansel KPK tidak digugat. Menurutnya, KPK tetap masih berjalan dan tidak melanggar UU. “Tidak ada yang melanggar apa alasanya,” jelasnya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan dua calon itu ke Dewan. Dua nama itu adalah Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata. Busyro kini masih menjadi Wakil Ketua KPK. Sedangkan Roby merupakan pegawai negeri di Sekretariat Kabinet. Ia menjabat Kepala Bidang Hubungan Internasional sejak 2011. Selain membantu presiden, Roby aktif mengajar di Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (Abn)

 

Related posts