Jakarta, Obsessionnews – Mulai Rabu (13/5/2015), kegiatan anak usaha PT Pertamina, yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dihentikan. Proses likuidasi (pembubaran) perusahaan berdomisili di Singapura ini mulai dilakukan. Aktivitas PT Petral dinilai mencurigakan dan tidak transparan serta diduga menjadi sarang mafia.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, Presiden Jokowi meminta pemerintah melakukan audit investigasi terhadap Petral. Proses likuidasi Petral dilakukan audit investigasi hingga selambatnya April 2016. “Saya minta diikuti prosesnya. Kalau ada pelanggaran akan ditindak secara hukum. Target likuidasi April tahun depan selesai,” jelas Menteri BUMN dalam jumpa pers di kantornya, Rabu.
Pembubaran Petral oleh pemerintah Jokowi ini disambut meriah oleh Politisi senior PDI Perjuangan (PDI-P) AP Batubara. Sesepuh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI-P ini melihat Presiden Jokowi cukup kesulitan dalam upaya memberantas mafia minyak dan koruptor di negara ini karena sudah merajalela dan menyebar sebagai warisan (peninggalan) penguasa sebelumnya.
“Jokowi ini kan kesulitan untuk berantas mafia, karena sudah menyebar. Kalau semua dipecati, nanti kantor kosong. Mau disapu, sapunya juga kotor. Jadi, Jokowi kerepotan untuk lakukan pembersihan dalam menumpas para mafia dan koruptor. Jokowi tetap ingin lakukan revolusi mental,” tegas AP, sapaan akrab AP Batubara, Rabu malam (13/5/2015).
AP menegaskan, oknum-oknum yang terbukti korupsi di Petral harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Menurutnya, Petral dulu sengaja dibentuk untuk dipakai sebagai tempat mesin uang ATM dari uang minyak. “Semua oknum yang terlibat harus diperiksa. Semua harta kekayaan oknum-oknum dari Petral yang tidak bisa dipertanggungjawabkan harus disita untuk negara!” seru Ketua Umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus 1945 ini.
Ia menduga, Petral dibentuk untuk ‘penilepan’ uang negara. Petral beroperasi sejak zaman Ibu Sutowo di rezim Soeharto dan diteruskan oleh oknum-oknum tertentu sampai sekarang. “Jadi, kalau sekarang Petral diaudit oleh Jokowi adalah sangat tepat. Meski penilepan Petral itu dilakukan sejak zaman Soeharto, tapi itu pelaku-pelakunya masih banyak yang hidup,” tandas Penasihat politik Megawati Soekarnoputri ini.
“Sekarang ini Presiden Jokowi mau berbuat lebih cepat untuk menuntaskan pemberantasan korupsi di Petral, tapi banyak kendala. Kalau orang-orang yang di dalam itu banyak yang terlibat, banyak yang kotor dan busuk, sehingga Jokowi kesulitan untuk membersihkannya. Sapu yang mau dipakai untuk membersihkan juga kotor. Karena sudah menyebar. Kalau semua dipecati, nanti kantor kosong. Pemerintah Jokowi harus melakukan revolusi mental,” tutur AP.
Tak hanya Petral, menurut AP, korupsi di Pertamina yang sejak dulu dibiarkan, kini harus diperiksa tuntas. “Badan-badan pemeriksa seperti BPK dan lain-lain tidak bisa masuk ke Pertamina, karena Pertamina jadi ‘daerah terlarang’ untuk diperiksa, sehingga tak bisa dimasuki,” ungkapnya.
AP juga menengarai, Pertamina menjadi lahan paling besar bagi koruptor. Muak melihat banyaknya korupsi di Pertamina, dirinya pada tahun 1968 dulu sudah mendirikan gerakan anti korupsi khusus untuk menyelidiki Pertamina, sebelum ada lembaga anti korupsi seperti KPK sekarang.
“Saya dulu menjadi ketua gabungan serikat buruh minyak yang menyoroti kasus-kasus korupsi di Pertamina, tapi dibubarkan oleh Soeharto melalui tangan Ali Moertopo yang membentuk serikat pekerja seluruh yang sekarang jadi SPSI,” kisah tokoh senior PDI-P ini.
Oleh karena itu, AP meminta KPK harus berani masuk Pertamina untuk menyelidiki secara tuntas dugaan kasus korupsi di Pertamina. “Tidak ada daerah terlarang bagi KPK. Kalau KPK tidak berani mengusut kasus korupsi di Pertamina, ya bubarkan saja KPK,” tegasnya.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energi Studies (IMES) Erwin Usman menilai, pembubaran Petral oleh pemerintah adalah langkah yang tepat. Alasannya adalah sebagai berikut.
Pertama, sejak lama Petral menjadi sarang mafia migas dan bancakan elit politik. Reformasi sektor migas, salah satunya mesti dimulai dengan pembubaran disertai audit investigatif atas kinerja Petral selama beroperasi. Jika ada temuan pidana segera diproses hukum.
Kedua, putaran uang di sektor migas ini mencapai Rp300-500 triliun per tahun. Membiarkan tata kelola dan kontrol atas perniagaan migas di tangan satu badan yang sulit dikontrol seperti Petral, sama dengan memelihara mafia migas dan racun korupsi tumbuh subur dalam industri migas nasional.
Ketiga, ini sesuai dengan janji Jokowi dalam Nawacita untuk mewujudkan tata kelola migas yang adil, transparan dan disertai penegakan hukum yang tegas, termasuk pemberantasan mafia.
Keempat, mesti diwaspadai, jangan sampai fungsi Petral diserahkan ke badan bernama ISC Pertamina. “Menteri ESDM Sudirman, sebelum jadi menteri, dahulu pernah bertugas di badan ini sebelum diberhentikan,” tandas Erwin Usman. (Ars)
