Jakarta, Obsessionnews – Fraksi Partai Gerindra DPR RI berubah sikap tentang RUU Tax Amnesty. Di awal pembahasan Fraksi Gerindra sempet menolak, namun pada rapat paripurna kemarin Selasa (28/6/2016), Fraksi Gerindra setuju RUU Tax Amnesty disahkan menjadi UU.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan, fraksinya setuju dengan Tax Amnesty disahkan menjadi UU lantaran terjadi kemerosotan penerimaan pajak negara dalam satu tahun terakhir, sehingga APBN 2015 mengalami devisit.
“Perkembangan ekonomi nasional tahun ini memperkirakan bahwa rata-rata pertumbuhan tahun 2016 tidak akan lebih dari 5,1 persen, nilai ekspor tahun ini tidak akan lebih dari US$ 142 Milyar atau yang terendah dalam tujuh tahun sejak tahun 2010, dan transaksi berjalan memasuki tahun kelima defisit sejak tahun 2012,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (28/6/2016).
Muzani mendukung, Muzani mengatakan partainya tetap memberikan catatan kritis kepada pemerintah sebagai pelaksana UU. Pertama target pemerintah untuk mendapatkan Rp 166 triliun harus tercapai dengan kerja keras.
“Walaupun dalam hal ini Partai Gerindra memperkirakan keberhasilan program Tax Amnesty hanya sebesar Rp 30 Triliun,” kata dia.
Kedua, pemerintah perlu mengadakan reformasi pajak. Sehingga, dalam tiga tahun mendatang, tax ratio Indonesia bisa mencapai minimal 16 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).
Ketiga, Gerindra juga meminta program Tax Amnesty menjadi yang terakhir. Keempat, pemerintah diminta bekerja keras melakukan repatriasi modal yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 11.000 triliun berada diluar negeri.
“Kelima, pemerintah diminta bekerja keras dalam menambah jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT bulanan ataupun setiap tahunnya,” kata dia.
Terakhir, kata dia, pemerintah ke depan harus lebih berhati-hati dalam program penyertaan modal negara (PMN). “PMN tersebut harus tepat sasaran dan betul-betul digunakan sebagai belanja modal oleh BUMN,” kata dia. (Albar)
