Bandung, Obsessionnews– Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil bersama Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, dan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto memberikan arahan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan aparatur kewilayahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Arahan tersebut diberikan saat Rapat Koordinasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sebelum pemberian materi Inovasi Pelayanan Publik oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mirawati Sudjono, di Hotel Holiday Inn Bandung, Rabu (24/2/2016).
Dalam arahannya Wali Kota Bandung merasa masih pasif dalam memberitakan prestasi dan inovasi kepada publik. “Berita baik harus segera disampaikan, sampai saat ini banyak sekali prestasi yang diraih Pemkot Bandung namun tidak terberitakan, jangan pasif harus proaktif untuk alat perlindungan bapak ibu agar tidak dipertanyakan suatu hari konditenya dan harus didukung dengan data-data yang akuarat,” tegasnya.
Ridwan mencontohkan satu permasalahan lalu mengenai penerimaan perserta didik baru di Kota Bandung. “Contoh PPDB yang selalu difokuskan masyarakat adalah problemnya, dibalik itu sejak dijadikan online puluhan milyar korupsi jual beli kursi telah kita kikis, yang dinilai adalah permasalahan teknisnya, seharusnya yang terberitakan bertapa kita melompat dari manual PPDB menjadi online dengan sukses,” ujarnya.
Ia menegaskan, inovasi-inovasi Kota Bandung saat ini telah menginspirasi nasional. “Konsep segitiga inovasi, kolaborasi dan desentralisasi Kota Bandung, orang datang untuk studi banding untuk menduplikasi, kita harus semangat jaman sudah berubah salah satu ukuran bapak ibu sebagai kepala SKPD adalah melahirkan gagasan dan saya lebih menghargai orang yang banyak ide dari pada yang selalu minta petunjuk,” ucapnya.
Menurutnya ukuran suatu kepemimpinan diukur dari karyanya. “Ukuran suatu pencapaian dari karya, bapak ibu boleh bicara apa saja tapi karyanya tidak ada, tidak terbukti, tidak menjadi statistik, tidak jadi barang, tidak menjadi ukuran, itu menjadi omong kosong, maka ukuran suatu kepemimpinan diukur dari karyanya dan menjadi sistem diturunkan pada bawahannya,” ujarnya.
161 kewenangan Wali Kota Bandung telah didelegasikan kepada kewilayahan, para camat harus lebih sering mengeborasi gagasan bersama warganya.
“Camat di Bandung sudah seperti Wali Kota mempunyai kewenangan dengan anggaran yang besar, desentralisasi adalah rumus membuat Bandung bergerak lebih cepat, kedepan indeks kemasyarakatan harus lebih tinggi lagi secara signifikan dan PIPPK difokuskan pada sosial ekonomi,” ujar Ridwan. (Dudy Supriyadi)
