Jakarta, Obsessionnews – Untuk mengetahui apa penyebab sebenarnya dari kenaikan beras yang mencapai Rp12 ribu per kg dalam satu pekan ini, DPR RI berencana membentuk pansus. Pansus ini dibentuk sekaligus untuk memastikan apakah ada pengusaha besar (kartel) yang disebut sebagai pengendali harga beras di pasar.
“Nanti biar kita tahu siapa ini pemain-pemainya, orang yang bisa dimintai tanggung jawab,” ujar anggota Komisi IV DPR RI Daniel Djohan, di gedung DPR, Senayan, Kamis (26/2/2015).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, kenaikan harga beras selalu terjadi setiap tahunnya. Umumnya menjelang petani panen raya. Biasanya, opini yang muncul disebabkan karena minimnya pasokan beras di Bulog. Padahal kata Daniel, itu hanya alasan, tujuan sebenarnya adalah pengusaha besar itu menginginkan adanya impor beras.
“Disaat impor dikeluarkan, bertepatan dengan panen raya, maka petani pasti rugi, karena berasnya dijual dengan harga murah,” terangnya.
Melonjaknya harga beras juga dianggap oleh Daniel berhubungan dengan tidak jalanya fungsi Bulog dalam mengendalikan harga beras. Operasi pasar sering kali tidak berjalan dengan tepat. Mestinya, kata dia, operasi dilakukan secara rutin, tidak hanya menyisir pada oknum dari pihak swasta (penguasa besar) tapi, juga dari pemerintah.
Untuk mengantisipasi persoalan ini, lanjut Daniel Bulog harus menyiapkan koperasi yang menjadi agen penyalur beras ke pasar-pasar. Selain itu, penyaluran beras juga bisa dilakukan tidak hanya ke pasar induk, tapi juga juga pasar-pasar tradisional yang lain, sehingga terjadi pemerataan.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Sarmudji mendukung pembentukan Pansus. Ia menilai, pemerintah memang lamban untuk bisa menangani kenaikan beras yang sudah membebani masyarakat setiap tahunnya. “Jika tidak terlambat, beras impor akan sampai bersamaan dengan panen. Akibatnya harga beras anjlok, kasihan petani,” jelasnya. (Albar)
