Kamis, 11 Agustus 22

Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2022-2027 Harus Mampu Kembalikan Marwah Lembaga HAM Nasional

Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2022-2027 Harus Mampu Kembalikan Marwah Lembaga HAM Nasional
* Koordinator Komite Pemantau Seleksi Komisi-Komisi Negara Febrianto. (Foto: Istimewa)

Obsessionnews.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan salah satu lembaga kuasi negara (auxiliary state agency) tertua di Indonesia, yang dibentuk pertama kali dengan Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993.

Pasca reformasi, lembaga ini diperkuat dasar hukumnya melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang ini, dinyatakan bahwa Anggota Komnas HAM dipilih sekali dalam 5 tahun, dan seseorang hanya dapat menjadi Anggota Komnas HAM maksimal untuk 2 periode atau 10 tahun.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa saat ini sedang berlangsung proses seleksi calon Anggota Komnas HAM untuk masa bakti 2022-2027.

“Kemarin dan hari ini proses seleksi memasuki tahap uji publik untuk mengenalkan para calon Anggota serta memfasilitasi dialog antara publik dengan para calon Anggota Komnas HAM tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Panitia Seleksi (Pansel) calon Anggota Komnas HAM 2022-2027, terdapat 50 peserta seleksi yang diikutsertakan dalam tahap uji publik ini,” ujar Koordinator Komite Pemantau Seleksi Komisi-Komisi Negara Febrianto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/6/2022).

Untuk itu, dalam mencermati proses seleksi calon Anggota Komnas HAM tersebut, perlu menyampaikan kepada publik secara umum dan Pansel secara khusus sejumlah hal yang krusial, yakni pertama, panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM ditunjuk oleh para anggota Komnas HAM periode berjalan, yang diputuskan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM. Model penunjukan Pansel ini jelas memiliki kelemahan karena para Anggota periode berjalan (incumbent) terlibat dalam penentuan nama-nama Anggota Pansel, padalah para incumbent ini kemudian kembali mengukuti seleksi untuk periode berikutnya, sehingga model penunjukan Pansel ini bisa dikatakan sarat dengan konflik kepentingan para incumbent.

Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada seluruh anggota Pansel agar senantiasa bertindak akuntabel, transparan serta imparsial dalam mengambil keputusan pada setiap rangkaian tahapan seleksi calon Anggota Komnas HAM, karena proses seleksi ini tidak luput sedikit pun dari pantauan public,” ucapnya.

Kedua, perlu disampaikan bahwa saat ini sudah beredar informasi di masyarakat bahwa sesungguhnya Pansel telah ‘mengantongi’ nama-nama yang ‘dijagokan’ untuk selanjutnya dikirimkan ke DPR RI untuk menjalani fit and proper test oleh Komisi III DPR RI.

“Publik akan mencermati apakah informasi tersebut kelak ‘terbukti’ seperti halnya proses seleksi para Anggota KPU RI beberapa waktu lalu, atau hanya hoax,” tutur Pria lulusan Universitas Padjajaran ini.

Ketiga, berdasarkan pantauan dia, sebagian besar Anggota Komnas HAM periode 2017-2022 didominasi oleh mereka yang berlatar belakang Aktifis LSM. Dalam sejumlah sidang Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komnas HAM dengan Komisi III DPR RI, para anggota Dewan seringkali mengingatkan bahwa pengelolaan Komnas HAM sangat bias LSM, padahal Komnas HAM adalah Lembaga negara mandiri yang kedudukannya setingkat dengan Lembaga negara lainnya.

“Untuk itu, kami mendesak Pansel calon Anggota Komnas HAM masa bakti 2022-2027 agar tidak tidak lagi mem-favorit-kan para aktifis LSM yang selama ini lekat dengan predikat sebagai job seeker dengan mengisi komisi-komisi negara, tanpa pemahaman yang memadai tentang posisi ketatanegaraan komisi-komisi tersebut serta minim pengetahuan tentang system birokrasi pemerintahan,” ujar pria yang akrab disapa Febri ini.

Dia menambahkan, pemahaman tentang posisi ketatanegaraan serta system birokrasi pemerintah menjadi sangat penting oleh karena dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa dukungan administrasi Lembaga ini dilaksanakan oleh birokrasi yang notabene berisi para Aparat Sipil Negara (ASN).

Keempat, terkait dengan poin no. 3 di atas, perlu kiranya disampaikan pula kepada publik dan Pansel bahwa selama periode 2017-2022 lebih dari 40 orang PNS ‘senior’ Komnas HAM telah berpindah ke berbagai instansi lain. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan para Anggota Komnas HAM periode 2017-2022 untuk mengelola mesin birokrasi Komnas HAM.

“Peristiwa yang lebih fatal adalah pemberhentian Saudara Tasdiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sesjen) Komnas HAM pada Desember 2020,” tegasnya.

Menurut dia, pemberhentian Tasdiyanto ini dilakukan hanya melalui surat Ketua Komnas HAM dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, padahal dalam dalam Peraturan perundang-undangan sudah tegas dinyatakan bahwa Sesjen Komnas HAM diangkat dengan Keputusan Presiden dan oleh karenanya hanya dapat diberhentikan oleh Presiden (asas contarius actus).

Sedangkan Komnas HAM hanya dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sesjen Komnas HAM kepada Presiden sesuai mekanisme hukum. Sekali lagi, lanjut Febri, peristiwa ini menunjukkan ketidakpahaman para Anggota Komnas HAM yang berlatar aktifis LSM terhadap hukum yang berlaku, serta mempertontonkan pelanggaran HAM justru di dalam institusi HAM.

“Untuk itu, kami meminta Pansel dapat mencermati perilaku penyimpangan hukum fatal ini yang notabene juga dilakukan oleh 4 orang incumbent yang saat ini mengikuti seleksi calon Anggota Komnas HAM masa bakti 2022-2027,” tukasnya.

Hal ini disampaikan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan harapan Lembaga Komnas HAM ke depan diisi oleh individu-individu yang berintegritas, memiliki kualitas pemahaman substansi HAM yang mumpuni, serta memahami pengelolaan birokrasi pemerintahan yang memadai. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.