Jakarta – Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menuding Ketua KPK Abraham Samad berupaya melobi PDIP untuk jadi cawapres Jokowi pada pemilu 2014 yang lalu. Hal tersebut menjadi sorotan kalangan pengamat politik dan tertarik untuk angkat bicara.
Pengamat Politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan dirinya pribadi melihat hal ini sebagai PDIP mendegradasikan wacana yang dibangun hanya menjadi konflik antara PDI-P dengan Abraham Samad, bukan PDIP dengan KPK.
“Karena, yang kita lihat, ini bukan seperti dulu Cicak versus Buaya, ini bukan Banteng versus Cicak. Tapi ini Banteng versus Samad,” ujar Yunarto di Rumah Kebangsaan, Jl Patimura No. 9, Kebayoran Baru ,Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2015).
Menurut Yunarto, yang dibuka Hasto ini adalah masalah internal yang berpotensi melanggar kode etik pimpinan KPK, tetapi dilakukan bukan hanya oleh pimpinan KPK tersebut, tetapi dilakukan juga oleh PDIP.
“Artinya PDIP menunjukkan dirinya sendiri juga ikut terlibat dalam membantu proses pelanggaran kode etik itu,” ungkapnya.
Masih kata Yunarto, pernyataan Hasto tersebut menurutnya blunder dalam konteks kasus yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK Samad. Sebab, lanjut dia, ketika wacana Budi Gunawan (BG) masih berkembang dengan hangat, dia (Hasto) keluarkan pernyataan yang katanya Samad melobi PDIP untuk menjadi Cawapres pada pemilu 2014 yang lalu.
Banyak spekulasi yang mengatakan dari awal, bahwa BG ini pilihan PDIP dan Ibu Mega. Ketika kemudian ada serangan-serangan politik terhadap KPK yang dilakukan oleh sebagian orang dari PDIP, entah dari komisi III atau dari DPP, ini malah seperti menjustifikasi bahwa yang sedang memaksa Presiden dan mencoba untuk melawan penetapan tersangka oleh KPK itu adalah PDIP.
“Ini yang menurut saya berbahaya secara persepsi, PDIP akhirnya menjadi bemper, dari upaya kelompok tertentu yang tidak puas dengan penetapan tersangka oleh KPK. Padahal, kalau kita baca, bukan hanya PDIP, yang sepertinya menihilkan penetapan TSK oleh KPK, tetapi semua partai di dalam komisi III dan semua partai di DPR yang seakan-akan tidak menganggap apa itu penetapan tersangka oleh KPK,” pungkasnya. (Pur)
