Kamis, 8 Desember 22

Sekjen Parmusi Prihatin PPP Jual Iman Dukung Penista Agama Islam

Sekjen Parmusi Prihatin PPP Jual Iman Dukung Penista Agama Islam
* Sekjen Persaudaraan Muslimin Indonesia Abdurahman Syagaff.

Jakarta, Obsessionnews.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat (PP) Persaudaraan Muslimin Indonesia Abdurahman Syagaff merasa prihatin, karena Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung calon gubernur nonmuslim di putaran kedua Pilkada DKI 2017 pada 19 April mendatang. Bahkan calon gubernur (cagub) tersebut adalah penista agama Islam.

Massa Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) berunjuk rasa dalam sidang penistaan agama dengan terdakwa Ahok di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2017). (Foto-foto: Indrayadi/Parmusinews.com)

“Sebagian besar dari kita tentu memahami mereka, pengurus pusat PPP dan DKI telah menjual imannya untuk menjadi munafik dan atau fasik. Sehingga mungkin kita menolak mensholatkan jenazahnya,” kata Abdurahman dalam keterangan tertulisnya yang diterima Obsessionnews.com, Kamis (6/4/2017).

Menurutnya, keputusan PPP mendukung cagub nonmuslim  tersebut telah menyakiti hati lebih dari 8 juta pemilih PPP.  Yang juga merasa kecewa dan marah bukan hanya orang  PPP .

Astaghfirullah. Betapa besar dosa-dosa yang mereka terima. Semoga mereka diberi kesempatan bertobat dan Allah mengampuninya,” tandas Abdurahman.

Ia mengajak keluarga besar Parmusi pasrah pada Allah dan ikuti scenario- Nya dalam menyelesaikan penghancuran PPP.

“Sebagai muslim yang beriman, kita tidak boleh tinggal diam. Kewajiban kita utk menegakkan pondasi, pilar dan atap baru agar Umat Islam lebih nyaman tinggal di dalamnya, walaupun rumahnya tidak terlalu besar. Smoga Allah memberi petunjuk dan jalan pada kita utk kebangkitan partai Islam,” ujarnya.

Ia menegaskan dirinya tetap mencintai PPP,  walaupun wajahnya semakin buruk dan rusak.

PPP Terbelah Dua Kubu

Pasca Pilpres 2014 PPP terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu pimpinan Romahurmuziy atau Romi dan kubu Djan Faridz.

Pada putaran pertama Pilkada DKI 2017  tanggal 15 Februari lalu partai berlambang kabah pimpinan Romi bersama Partai Demokrat, PAN, dan PKB mengusung pasangan calon (paslon) Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Agus-Sylvi berhadapan dengan Gubernur petahana DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpasangan dengan Wakil Gubernur petahana DKI Djarot Syaiful Hidayat, dan duet Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ahok-Djarot diusung PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Hanura. Sedangkan Anies-Sandi diusung Partai Gerindra dan PKS.

Sementara itu kubu PPP Djan Faridz secara tegas mendukung Ahok-Djarot.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta (KPU DKI)  Senin (27/2) mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, yakni Agus-Sylvi memperoleh  937.955 suara atau 17,05 persen, Ahok-Djarot 2.364.577 ( 42,99 persen), dan Anies-Sandi  2.197.333 ( 39,95 persen).

Ketiga paslon tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 50 persen sebagai persyaratan untuk ditetapkan sebagai gubernur dan wagub sebagaimana ditetapkan dalam UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu pada rapat pleno Sabtu (4/3) KPU DKI memutuskan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi maju di putaran kedua pada 19 April mendatang.

Menjelang Pilkada DKI putaran kedua PPP Romi mendukung Ahok-Djarot, mengikuti jejak PPP Djan Faridz

Ahok Hina Al Quran dan Ulama

Ahok pemeluk  agama Kristen Protestan.  Ia dengan lancang mencampuri urusan agama lain, yakni Islam. Ia menyinggung soal Al Quran surat Al Maidah ayat 51 di sebuah acara di Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016). Ketika itu Ahok antara lain menyatakan, “… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..”

Ucapan mantan Bupati Belitung Timur tersebut membuat umat Islam tersinggung dan melaporkannya ke polisi. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dalam pernyataan sikap keagamaannya, Selasa (11/10/2016), menyebut perkataan Ahok dikategorikan menghina Al-Quran dan menghina ulama yang berkonsekuensi hukum.

Pernyataan Ahok tersebut menimbulkan gelombang demonstrasi di berbagai daerah di tanah air. Di Jakarta pada Jumat (14/10/2016) massa yang dikoordinir Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar unjuk rasa menuntut Ahok ditangkap dan dipenjara. Aksi bela Islam ini dikenal dengan Aksi 410. GNPF MUI kembali menggelar aksi bela Islam jilid 2 pada Jumat (4/11/2016) atau Aksi 411 dan aksi bela Islam jilid 3 pada Jumat (2/12/2016).

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama pada Rabu (16/11/2016). Statusnya berubah menjadi terdakwa saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa (13/12/2016).

Dalam sidang tersebut  Ketua Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono mengatakan, ucapan Ahok yang menyinggung Al Quran surat Al Maidah ayat 51 sebagai bentuk penistaan atau menodai agama.

“Terdakwa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,” tegas Ali.

Menurutnya, tindakan itu berpotensi memunculkan permusuhan atau penodaaan agama Islam yang mayoritas dianut rakyat Indonesia.

Atas perbuatannya tersebut, Ahok terancam melanggar Pasal 156 huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Gelombang unjuk rasa anti Ahok terus bergulir. Massa dari berbagai ormas yang dikoordinir Forum Umat Islam (FUI) menggelar Tausiyah Nasional di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (11/2/2017). Massa menuntut Ahok dipenjarakan. Aksi ini populer dengan sebutan Aksi 112.

FUI kembali menggerakkan massa dalam unjuk rasa di Gedung DPR/MPR pada Selasa (21/2/2017). Selain menuntut Ahok dipenjara, Aksi 212 ini juga menuntut Ahok dipecat dari jabatannya.

Karena tuntutannya tak dipenuhi, massa yang dikoordinir FUI kembali menggelar demonstrasi besar-besaran di sekitar Istana Presiden pada Jumat (31/3/2017).

Sementara itu Ahok  menjalani sidang ke-17 di auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2017). (arh)

 

Baca Juga:

Persidangan Parmusi Berhentikan Ahok Ditunda Pekan Depan

Parmusi Deklarasi Dukung Anies-Sandi

Mengapa Ahok Harus Kalah?

Ahok Cetak Sejarah Lakukan Penggusuran Paling Brutal

TEMPO Ungkap Ahok Terima Uang e-KTP

Kasus e-KTP , Nama Ahok Ada di Nomor 30

Gubernur Baru DKI Jangan Tiru Ahok yang Kering Inovasi

 

 

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.