Minggu, 22 September 19

Sekjen Dekopin Usulkan LPDB Menjadi Badan Negara Otonom, Apa Alasannya?

Sekjen Dekopin Usulkan LPDB Menjadi Badan Negara Otonom, Apa Alasannya?
* Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Mohamad Sukri, mendapat cindra mata yang diberikan langsung oleh Direktur Utama LPDB Braman Setyo. (Foto: Humas LPDB)

Bandar Lampung, Obsessionnews.com – Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Mohamad Sukri melihat, potensi koperasi dan UMKM di Indonesia sangat besar, karena fakatnya para pelaku usaha ini yang mampu menjaga dan mendongkrak ketahanan ekonomoi nasional, karena jumlahnya yang begitu besar bersentuhan langsung dengan masyarakat secara rill.

Banyaknya persoalan yang dihadapi koperasi dan UMKM khususnya dalam soal pembiayaan modal dipusatkan pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Mengingat potensi yang begitu besar, maka, ia mengusulkan agar LPDB dijadikan lembaga negara otonom yang berdiri langsung di bawah Presiden.

“Kita sudah mengajukan ke pemerintah dan DPR agar status LPDB di tingkatkan, dari lembaga menjadi badan, seperti badan-badan negara yang ada di Republik ini. Jadi dia langsung di bawah Presiden,” ujar Sukri usai menjadi Pemateri dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir LPDB-KUMKM di Bandar Lampung, Senin (19/8).

Ia mengusulkan LPDB namanya diganti Badan Pembiayaan Indonesia (BPI). Badan ini nantinya yang akan mengurusi pembiayaan koperasi dan UMKM secara keseluruhan. Ia mengaku potensi ini besar karena berdasarkan survei, pelaku usaha yang mau bersentuhan dengan bank itu masih sekitar 20%, artinya masih ada 80% masyarakat yang belum mau, bisa jadi karena alasan tabu atau takut. “Ini yang akan digarap BPI ke depan potensinya kan besar,” jelasnya.

Menurutnya ada dua alasan mengapa LPDB layak menjadi badan sendiri. Pertama ia melihat sekema perkreditan rakyat itu belum menyentuh masyarakat banyak karena mereka harus melalui lembaga keuangan resmi. Apakah itu bank konvensional ataukan BPR. Sementara masyarakat tertariknya bersentuhan dengan koperasi karena koperasi dianggap lebih mudah dan lebih banyak sebarannya.

Kedua, sekema pembiayaan yang digarap bank konvensional belum tentu sesuai yang diharapkan masyarakat. Contoh, sekema KUR untuk perumahan. Ia melihat para pedagang kecil tidak tertarik untuk ikut program itu. Yang ia butuhkan adalah skema perkreditan mikro. Sementara bank konvensional tidak mau mengambil sekema mikro karena terlalu ribet. “Yang mau ya hanya koperasi,” katanya.

Untuk merealisasikan itu, langkah awal yang bisa dilakukan kata dia, LPDB bisa lebih siap menata dan membangun kembali sistem perkreditan yang benar-benar bisa membantu masyarakat, dengan membuat aturan atau kebijakan yang lebih mudah dan efisien. Evalusi, perencanaan, dan inovasi juga harus terus dilakukan, agar jika memang sudah waktunya, LPDB sudah sangat siap menjadi badan negara otonom yang berdiri sendiri.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB Braman Setyo, mengatakan, sosialisasi dan bimbingan teknis ini kembali diadakan di Provinsi Lampung karena akumulasi penyaluran dana bergulir LPDB KUMKM di provinsi ini masih sangat kecil, yakni sebesar Rp.162 miliar pada 2018 lalu. Pihaknya ingin, UMKM di Lampung bisa benar-benar dikelola secara profesional.

“Jadi sosialisasi ini bagian dari amanat dari Kementerian Koperasi dan UKM yang ditunjukan kepada LPDB, juga sekaligus bagian dari kepedulian kita terhadap para UMKM khususnya di Lampung. Kenapa Lampung? Karena memang boleh saya katakan pergerakan UMKM di Lampung penyerapannya masih sangat rendah. Dari 34 provinsi, Lampung cukup jauh tertinggal menempati rangking 27-28. Karena itu, dengan sosialiasi ini diharapkan mereka bisa mengejar ketertinggalan,” ujarnya.

Braman menyampaikan, untuk bisa menggenjot pertumbuhan UMKM, LPDB sudah menerapkan strategi jembut bola yang lebih memudahkan para pelaku usaha mengajukan pinjaman. Bagi para pelaku usaha yang ingin mengajukan pinjaman tak perlu datang ke Kantor Pusar LPDB di Jakarta.

Proposal pengajuan mereka cukup dititipkan ke Kantor Dinas Koperasi dan UKM kabupaten, agar diteruskan ke tingkat provinsi untuk selanjutnya ditindaklanjuti LPDB. “Kita ingin ada pelayanan yang cepat, tanpa harus membebani biaya para pelaku usaha untuk datang ke Jakarta Itu komitmen saya,” tegas Braman.

Braman memastikan, mengajukan pinjaman ke LPDB tidak sulit. Sebab sejauh ini sudah ada penyederhanaan, dari 30 item menjadi 15 item yang sudah mencakup secara keseluruhan. Hanya saja, dalam memberikan pinjaman, LPDB tetap mempertimbangkan unsur kelayakan dan rekam jejak dari koperasi dan UKM yang akan diberikan pijaman.

Jika memang UMKM itu tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka dana tidak bisa dicairkan. Braman pun memberikan gambaran mengapa banyak UMKM yang tidak bisa berkembang, sehingga usaha mereka berjalan stagnan atau bahkan gulung tikar.

“Pemerintah provinsi tupoksinya kan memberikan membinaan. Tapi memang faktanya koperasi dan UKM ini kurang disentuh. Sehingga mereka terpaksa berjuang sendiri. Padahal potensi Koperasi dan UKM di Lampung ini sebenarnya cukup besar. Dulu Lampung terkenal dengan hasil kopinya, sekarang kan sudah terlihat kalah dengan yang lain. Begitu juga olahan pisangnya,” tutupnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.