Jumat, 24 September 21

Sekarang, Lapor Kekerasan Anak Lebih Mudah

Sekarang, Lapor Kekerasan Anak Lebih Mudah

Semarang, Obsessionnews – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jateng bersama UNICEF perwakilan Jawa-Nusa Tenggara, LP2M Unnes dan Yayasan Setara meluncurkan sebuah website perlindungananak.org guna upaya perlindungan terhadap anak.

Website tersebut berfungsi sebagai wadah masyarakat yang ingin melapor tindak kekerasan terhadap anak di wilayah provinsi Jawa Tengah. Dengan penampilan minimalis, pelapor dapat memasukkan data tempat dan waktu kekerasan terjadi.

Kepala BP3AKB Jateng, Sri Kusuma Astutik menjelaskan masyarakat cukup registrasi secara gratis di website ini dan menjadi pelindung anak. Saat ini, tindakan kekerasan terhadap anak sudah cukup tinggi dan terus meningkat tajam.

“Tindak kekerasan yang dilakukan berupa fisik, mental, seksual, eksploitasi, penelantaran dan traficking atau perdagangan manusia,” paparnya dalam seminar bertajuk Ayo Peduli, lindungi anak dari kekerasan di Hotel Grand Candi, Semarang, Jumat (20/11/2015).

Selama tahun 2008, setidaknya diketahui terungkap 644 kasus kekerasan anak di Jawa Tengah. Angka tersebut meningkat tajam empat tahun berikutnya, yakni tahun 2009 yang mencapai 1.352 kasus. Hingga tahun 2015, bulan September, kasus kekerasan anak turun menjadi 1.046 kasus.

Diharapkan melalui keberadaan website mampu mendorong keberanian masyarakat untuk ikut mengawasi kekerasan pada anak. “Pada umumnya, masyarakat tidak setuju dengan kekerasan pada anak tapi tidak tahu dan tidak mau melakukan sesuatu untum mencegah,” tutup dia.

Gerakan yang bertepatan dengan Hari Anak Internasional pada 20 November serentak dilakukan di 35 Kabupaten/Kota mulai 20 November- 10 Desember. Tujuannya, membangun pemahaman dan kepedulian publik tentang perlindungan dan mencegah kekerasan anak.

Dalam seminar juga dijabarkan berbagai alasan perlindungan anak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak dari kekerasan. Yakni sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomer 7 Tahun 2013 tentang sistem perlindungan anak dan RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) periode 2013-2018 maupun RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) periode 2015-2019. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.