Minggu, 28 November 21

Sejumlah Menteri Jokowi Perlu Dievaluasi

Sejumlah Menteri Jokowi Perlu Dievaluasi
* Deddy As Shidik Wakil Rektor Universitas Subang

Subang, Obsessionnews – Kinerja Kabinet Presiden Jokowi selama ini lebih terpengaruh irama tekanan politik daripada kerja profesional. Kabinet Kerja itu harus profsional. “Kabinet Kerja itu profesional. Sekarang ini kabinet itu tidak taat kepada Presiden, ya lebih mengikuti tekanan-tekanan politik. (Harusnya) jangan mengikuti irama kepentingan politik,” ujar Wakil Rektor Universitas Subang (Unsub), Deddy As Shidik kepada obsessionnews.com di ruang kerjanya, Sabtu (18/4/2015).

Menurut Deddy, sejumlah kementerian perlu dilakukan evaluasi saat ini juga agar lebih maksimal kerja dan kinerjanya. Kementerian yang dimaksud ialah: Kementerian Perdagangan perlu dievaluasi dalam hal pengendalian harga kebutuhan pokok terutama harga beras yang fluktuatif cukup tajam sehingga bisa mengganggu perekonomian secara luas.

Kemudian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pengendalian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu dievaluasi dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), Kementerian Hukum dan HAM yang dua kali mengeluarkan keputusan kontradiksi dan polemik di masyarakat.

Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri perlu ditingkatkan dalam perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya dari hukuman mati. Menurut Deddy, untuk perlindungan TKI di luar negeri kurang maksimal. Padahal perangkat yang telah ada cukup memadai seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). “Tinggal dimaksimalkan saja,” ujarnya.

Di sisi yang lain, lanjut Deddy, ada kebijakan Kementerian walaupun kontroversial tetapi cukup positif. Diantaranya Kementerian Kelautan yang mengeluarkan larangan penggunaan jaring arad. Karena menurut Deddy ada indikasi penggunaan jaring arad ada cukong-cukong pemilik modal di belakang nelayan. “Jadi nelayan disesuaikan kemampuannya dulu,” jelasnya.

Ia mengakui, produksi ikan turun hingga 90% akibat nelayan dilarang memakai jaring arad. “Walaupun turun ‘kan itu keuntungan relatif murni nelayan. Kalaupun besar ‘kan yang besar pemilik modal juga,” tandasnya. (Teddy Widara)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.