Jakarta, Obsessionnews.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki dua kasus yang yang diduga melibatkan Sylviana Murni. Dua penanganan kasus ini dianggap sebagian orang sarat akan muatan politis. Sebab, Sylviana mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI.
Jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI pada 15 Februari mendatang, suhu politik di Jakarta semakin memanas. Belum selesai penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kini muncul lagi kasus baru yang menjerat kandidat lain.
Sylviana diduga terlibat dalam dua kasus korupsi. Pertama, kasus pembangunan Masjid Al Fauz di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat pada tahun 2010. Saat itu, Sylviana masih menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat. Sementara Gubernurnya adalah Fauzi Wibowo.
Masjid berlantai dua itu dibangun dengan menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2010 sebesar Rp27 miliar. Pada 2011 ada tambahan anggaran sebesar Rp 5,6 miliar. Belakangan Badan Pemeriksa Keuangan menyebut ada kelebihan dana sebesar Rp108 juta.
Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmato memastikan, semuan yang berkaitan dengan kasus tersebut akan dipanggil termasuk Sylviana. Namun, aneh saat diminta soal awal kasus itu diselidiki, Ari Dono menyebut semua berawal dari pembicaraan di media sosial.
“Ya nanti semua (diperiksa), akan sampai, jadi bertahap. Nanti kita investigasi semuanya, ini berawal kabar dari sosmed kita telusuri dugaan itu,” kata Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmato di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1) lalu.
Penyelidikan soal kasus korupsi pembangunan masjid wali kota baru dimulai, datang satu kasus lagi yang diduga melibatkan Sylviana. Ia disebut telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana bansos untuk Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun 2014 dan 2015.
Diketahui, Sylvi merupakan Ketua Kwarda DKI Jakarta periode 2013-2018 yang dilantik pada Februari 2014. Ia pun sudah dimintai keterangan oleh Bareskrim pada Jumat (20/1). Penyelidik butuh keterangan dari Sylvi karena diduga memiliki informasi berkaitan dengan pengelolaan dana tersebut.
Usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam setengah. Usai pemeriksaan, Sylviana mengatakan Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, mengetahui soal dana hibah Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014-2015.
Sylvi mengaku bahwa dana sebesar Rp8,6 miliar tersebut adalah dana hibah bukan dana bansos Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014-2015. Bahkan kata dia kebijakan atas mengalirnya dana tersebut juga diketahui oleh Jokowi yang pada masa itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Bukan dana bansos, tetapi ini adalah dana hibah sesuai dengan SK Gubernur Nomor 235 tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani pada saat itu Pak Jokowi,” ujarnya Gedung Ombudsman, Jalan Rasuna Said, Jakarta (20/1/2017).
Ia menjelaskan, dalam SK tersebut tertulis biaya operasional pengurus kuwarda DKI Jakarta dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) melalui dana hibah. Sehingga sambungnya dana sebesar Rp 6,8 miliar bukan dana bansos melainkan hibah.
“Selanjutnya berapa dana yang diberikan ini Rp6,8 miliar dan saya sudah lakukan dengan teman-teman pengurus kuwarda, jelas ini untuk kegiatan 2013-2014,” jelasnya.
Sylviana juga mengklaim bahwa hasil kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan sudah diaudit oleh auditor independen. Namun, sayang saat ditanya lebih jauh oleh awak media, dia tidak mengatakan nama badan auditor tersebut namun menegaskan bahwa sudah terdaftar.
“Dari hasil kegiatan kita pada 2014 di sini jelas bahwa sudah ada audior independen jadi saya sudah punya auditor independen akuntan publik terdaftar. Yang kegiatan ini semua adalah wajar. Laporan audit atas keuangan gerakan Pramuka kwartir daerah 2014 telah kami audit, dengan nomor laporan sekian,” jelasnya. (Albar)
