Jakarta, Obsessionnews – Pemerintah Jokowi telah mengalokasikan anggaran infrastruktur senilai Rp290 triliun. Kondisi ini merupakan sejarah pertama dalam pemerintahan Indonesia dengan meningkat 41 % dari tahun lalu.
“Itu memang pertama dalam sejarah kita, kita punya belanja modal begitu besar Rp290 triliun, dan itu adalah prestasi dan keberanian Presiden Jokowi,” ungkap Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhum kepada Obsessionnews.com, Minggu (5/4/2015), usai diskusi forum aktual di Jakarta.
Pemerintah sepertinya berani menaikkan biaya infrastruktur meski kondisi ekonomi masyarakat Indonesia dalam keadaan krisis, kondisi politik yang amburadul, dan nilai tukar rupiah melemah, serta melemahnya nilai hukum di Indonesia, apalagi tingkat korupsi yang begitu tinggi.
“Hal ini masih menjadi tanda tanya mengenai iplementasi kebijakan anggaran, karena anggaran bukan puncak dari sebuah kebijakan namun keberhasilan berada pada iplementasi kebijakan yang kongkrit,” ujar Misbakhun.
“Cuman permasalahannya itu apa dana belanja 290 triliun itu untuk infrastruktur meliputi pelabuhan, bandara, kemudian bendungan, irigasi, apakah itu kemudian membuat permaslaahan-permasalahan yang terpenting yang belum terakselerasi, selesai apa nggak. Kan setelah alokasi anggaran kemudian bagaimana iplementasi itu yang lebih penting lagi. Setelah anggaran ada bagaimana kemudian anggaran itu bisa di jalankan terserap dengan baik dan teroperasi dengan baik, tidak hanya menarik dari sisi anggaran saja,” tambahnya.
Menurut Misbakhun, anggaran pemerintah yang telah disediakan harus digunakan sebagaimana mestinya, tak luput dari pengawasan berbagai kalangan masyarakat. “Mau nga mau kan anggaran harus di serap, bocor atau tidak itu kan adalah urusan yang berbeda, prosesnya yang harus di awasi, proses tender dan yang lain, anggaran harus diserap kalau tidak bisa itu tidak terserap,” tandas Mantan Politisi PKS ini.
Sebagaimana diberitakan, dalam anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBN-P) 2015, DPR telah menetapkan budget infrastruktur sebesar Rp290 triliun. Dana yang besar ini bisa dicapai berkat subsidi BBM yang menurun drastis, bahkan lebih rendah daripada subsidi pangan Rp74,3 triliun.
Ada tiga Kementerian yang mendapat prosi alokasi infrastruktur tersebut yaitu Kementerian pekerjaan umum dan rakyat Rp 105 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 52,5 triliun, dan kementerian ESDM sebesar Rp5,9 trilun.
Selain anggaran infrastruktur pemerintah mengalokasikan pula dana belanja non Kementerian dan lembaga melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp29,7 triliun, Dukungan Tunai Infrastruktur (VGF) Rp1,2 triliun, dan Tambahan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Rp3,8 triliun.
Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN ini meningkat drastis dari Rp3 triliun di APBN-P 2014 menjadi Rp64,8 triliun. Peningkatan PMN tersebut diberikan dengan syarat tidak boleh digunakan untuk membayar utang. (Asma)
