Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Jokowi membuka peluang memberikan satu jatah menteri untuk aktivis reformasi tahun 1998. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan dalam acara Halal bi Halal dengan sejumlah Aktivis 1998 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (16/6/2019).
Jokowi mengatakan aktivis ’98 merupakan pelaku sejarah demokrasi di Indonesia. Ia melihat bahwa tak sedikit mantan aktivis reformasi yang kini sudah menduduki jabatan penting baik di pemerintahan, parlemen, hingga perusahaan. Namun, lanjutnya, kalangan aktivis 98 belum ada yang mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan.
“Sebagian besar sudah ada yang menjabat Bupati, di DPR, Wali Kota, atau jabatan yang lain. Namun saya juga dengar ada yang belum, saya lihat di menteri belum,” ujar Jokowi.
Jokowi memang menolak menyebut inisial aktivis 98 yang layak menjadi menteri. Mantan Walikota Solo itu hanya menyampaikan semua aktivis 98 punya peluang menjadi menteri, pejabat BUMN, hingga Duta Besar. Peluang itu bisa menjadi nyata jika orang tersebut memiliki kapasitas dan syarat yang ditetapkannya.
Jokowi mengatakan salah satu syarat yang dibutuhkan Aktivis 98 untuk menjadi pemimpin adalah memiliki keberanian dalam mengeksekusi sebuah keputusan dalam kondisi apapun.
“Kedua memang dibutuhkan orang yang memiliki manajerial yang kuat dan baik. Sehingga sekali lagi saya melihat potensi ini banyak dan ada di sore ini, yang hadir bersama kita,” ujarnya.
Jokowi menyampaikan bahwa semua pihak harus berani mengevaluasi segala hal yang sudah dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Lebih dari itu, Jokowi kembali menegaskan sudah tidak memiliki beban jika kembali menjabat sebagi presiden. Atas klaim itu, ia mengaku akan lebih leluasa mengambil kebijakan bagi kepentingan negara ke depan.
“Saya dalam lima tahun ke depan Insya Allah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi keputusan-keputusan yang bila, keputusan yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini, akan kita kerjakan,” ujarnya.
Sejumlah peserta acara sempat meneriakkan nama politikus PDIP Adian Napitupulu yang kebetulan berada satu panggung dengan Jokowi. Namun Jokowi tak menggubris seruan para. Adian mengapresiasi Jokowi yang menyebut bahwa ada peluang bagi aktivis reformasi 1998 untuk duduk di kursi menteri, termasuk juga pejabat di BUMN hingga duta besar.
Adian mengatakan penentuan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Namun demikian, jika ditunjuk pun, Adian mengaku tidak sanggup jika ditunjuk sebagai menteri di kabinet Jokowi. Kenapa? Jadi menteri? Nggak kuat. Saya nggak kuat kalau jadi menteri kalau Presidennya Jokowi, capeknya ampun,” ujarnya.
Bahkan Adian memberi perumpamaan, menteri yang bekerja di bawah Jokowi harus memiliki pasokan energi setidaknya separuh dari energi Jokowi. Permisalan yang disampaikannya menggambarkan betapa beratnya amanah yang diemban untuk menjadi menteri Jokowi.
“Kalau saya, saya pasang jantung lima, nggak kuat ngikutin jalannya Jokowi,” katanya.
Ia juga menambahkan, di kalangan aktivis 1998 pun sebetulnya banyak yang memiliki kompetensi menjadi menteri muda, pejabat di BUMN, atau duta besar. Jika Jokowi merealisasikan komitmennya menjadikan aktivis 98 sebagai menteri maka ini akan menandai sejarah pertama kali aktivisi masuk dalam jajaran pemerintahan. (Has)
