Minggu, 3 Maret 24

Sebanyak 69 Kelurahan di Kota Bitung Diresmikan sebagai Desa Sadar Hukum

Sebanyak 69 Kelurahan di Kota Bitung Diresmikan sebagai Desa Sadar Hukum
* Wali Kota Bitung Maurits Mantiri. (Foto: ANTARA/Nancy L. Tigauw)

Obsessionnews.com – Sebanyak 69 kelurahan/desa di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), diresmikan sebagai desa/kelurahan sadar hukum. Peresmian ini menandai langkah signifikan dalam penguatan administrasi dan pemahaman hukum di tingkat lokal.

Proses peresmian tersebut dilaksanakan dengan upacara yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari instansi terkait. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan kesadaran hukum di tingkat desa/kelurahan.

“Tujuan desa sadar hukum ini untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai serta sejahtera,” kata Wali Kota Bitung Maurits Mantiri di Manado, Selasa (21/11/2023).

Maurits mengatakan, bahwa peresmian ini merupakan hal bersejarah bagi Kota Bitung karena 69 dari 76 desa/kelurahan sebagai desa sadar hukum. Desa sadar hukum ini diresmikan langsung Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

“Dengan langkah berani dan tekad yang kuat, telah memajukan kesadaran hukum di tingkat desa dan kelurahan,” jelasnya.

Hal ini, katanya, merupakan sebuah langkah penting dalam memperkuat fondasi keadilan di tengah masyarakat.

“Semoga langkah-langkah pada hari ini menjadi tonggak keberhasilan menuju masyarakat yang lebih berbudaya hukum,” jelasnya.

Maurits Mantiri juga menerima penghargaan Anubhawa Sasanan Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Desa/kelurahan sadar hukum (DKSH) adalah desa/kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum. Dalam prosesnya, DKSH harus diawali dengan adanya kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum).

Kelompok ini, kata dia, merupakan wadah yang berfungsi menghimpun warga yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum. Kelompok kadarkum kemudian dibina oleh pembina kadarkum tingkat pusat dan pembina kadarkum tingkat daerah. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.