Rabu, 27 Oktober 21

Seandainya Semua Emas Freeport Dimiliki Indonesia (Bagian 1)

Seandainya Semua Emas Freeport Dimiliki Indonesia (Bagian 1)
* Gudang emas PT Freeport Indonesia.

Apes. Itu nasib Ketua DPR Setya Novanto. Nasibnya berada di ujung tanduk. Berbagai elemen masyarakat ramai-ramai menghujatnya dan menuntutnya mundur dari DPR.

Hal ini berawal dari terkuaknya nama Setya yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Setya juga dikabarkan meminta saham sebagai kompensasi perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu.

Adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang pertama kali secara resmi mengadukan perbuatan Setya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Senin (16/11/2015).

Gara-gara laporan Sudirman tersebut publik marah kepada Setya. Di dunia maya Setya dibully dan beredar luas meme “papa minta saham”.

Kasus Freeport itu menyebabkan hubungan DPR dan pemerintah memanas. Pengkaji geopolitik Hendrajit menilai Freeport telah berhasil mengadu domba DPR dan pemerintah.

Perusahaan tambang asal negeri Paman Sam itu telah banyak mengeruk keuntungan di Indonesia. Oleh karena itu, Freeport berkepentingan siapapun Presiden Indonesia harus mendukung Free terus beroperasi di Indonesia.

Kejatuhan Presiden Sukarno sebagai buntut dari peristiwa kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam Gerakan 30 September 1965, membawa angin segar bagi AS. Sukarno dikenal anti AS. Soeharto yang menggantikan Sukarno bersikap sebaliknya dengan Sukarno. Soeharto pro negara-negara Barat, termasuk AS.

Presiden Soeharto mengizinkan Freeport menambang, memproses dan mengeksplorasi bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,lalu menjualnya ke seluruh penjuru dunia. Ini artinya kekayaan alam Indonesia berkontribusi besar dalam memajukan perekonomian AS.

Freeport mulai menancapkan bor-bor tajamnya pada 1967 lewat Kontrak Karya I yang direalisasikan pada tahun 1973. Lalu diperpanjang pada 1991 yang berlaku 30 tahun dan akan berakhir pada 2021.

Selama 42 tahun Freeport memboyongi mineral berupa emas, perak, tembaga dan lain sebagainya di Timika. Sebuah artikel di website forumhijau.com menyebutkan, setidaknya tiap tahun Freeport mengangkut 1 juta ons emas. Dari jumlah ini lalu dikonversikan menjadi gram, kemudian dikalikan dengan jumlah tahun operasi (42 tahun) dan juga kurs emas, anggap saja nilainya Rp 300 ribuan. Jumlahnya Rp 357 triliun! Ini hanya jumlah kasar saja dan bisa lebih banyak lagi kalau dihitung secara cermat.

Coba bayangkan seandainya sejak awal perusahaan tambang terbesar di dunia itu dikelola Indonesia, hal-hal berikut ini mungkin akan menjadi kenyataan.

Indonesia Bisa Lebih Kaya dari Brunei
Luas wilayah Brunei tidak lebih besar dari Pulau Jawa. Namun, negara ini jauh lebih makmur dari Indonesia. Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita nomor lima di dunia,dan men jadi negara paling kaya nomor lima berkat minyak mentahnya. Hanya berbekal minyak mentah Brunei bisa makmur.

Apa yang akan terjadi seandainya Indonesia memiliki tambang emas yang notabene harganya lebih signifikan dari minyak mentah?

Mungkin rakyat Indonesia sudah tidak ada yang hidup dalam cengkraman kemiskinan. Mungkin tidak ada yang mengemis lagi di jalanan. Hidup serba berkecukupan dan memenuhi rumah-rumah berbagai barang belanjaan.

Andaikata semua emas Freeport dimiliki Indonesia, bangsa Indonesia akan menjadi kaya dari Brunei, dan berdiri sejajar  dengan negara-negara kaya lain. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.