Senin, 18 Oktober 21

SDA Dapat Putusan Menguntungkan Seperti BG

SDA Dapat Putusan Menguntungkan Seperti BG
* Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali

Semarang, Obsessionnews Keputusan  Suryadharma Ali (SDA) yang mengajukan praperadilan disayangkan berbagai pihak. SDA saat ini menjadi tersangka kasus korupsi dana penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Saat itu SDA menjabat sebagai Menteri Agama dan dicurigai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggelembungan harga katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji.  SDA ditetapkan sebagai tersangka tahun 2014, dan ia kemudian mengundurkan diri sebagai Menteri Agama menjelang berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan Presiden SBY. SDA yang waktu itu juga menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan jabatan  Menteri Agama kepada rekan separtainya, Lukman Hakim Syaifuddin Zuhri.

Pengajuan praperadilan SDA tak pelak  menuai reaksi  dari berbagai kalangan, salah satunya berasal dari Galang Taufani, SH, peneliti dari Satjipto Rahardjo Institute, lembaga yang meneliti hukum progresif ciptaan almarhum Prof. Satjipto Rahardjo dari Universitas Diponegoro (Undip), Kota Semarang.

Galang Taufani,  peneliti dari Satjipto Rahardjo Institute
Galang Taufani, peneliti dari Satjipto Rahardjo Institute

Galang mengingatkan keputusan yang diambil oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, saat memutus kasus Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan (BG) dapat berdampak sama dengan apa yang akan terjadi saat SDA melakukan praperadilan ini.

“Dalam praperadilan BG itu memberikan putusan yang menguntungkan bagi BG. Maka bukan tidak mungkin nanti SDA juga mendapatkan putusan yang sama, ” ujarnya kepada obsessionnews.com, Senin (23/2).

Menurut Galang, putusan Sarpin Rizaldi berdasarkan subtansi materiil dari aturan yang ada. “Praperadilan itu ranah hukum formal. Namun yang terjadi pada praperadilan BG beberapa waktu lalu Sarpin memutuskan aspek hukum material,”tutur Galang.

Padahal seharusnya dalam hukum acara menggunakan substansi formil. Karena bila digunakan substansi materiil dapat membuat preseden yang salah seperti yang terjadi pada kasus BG.

“Anda bayangkan, hukum formil itu mengatur mengenai proses pengadilan. Sedangkan material itu adalah mengani subtansi hukum. Jelas, itu adalah dua hal yang berbeda, ” terangnya.

Galang berharap agar keputusan yang akan dihasilkan hakim dalam praperadilan SDA dapat mengedepankan asas keadilan dan belajar dari kasus BG sebelumnya. “Saya lebih menyayangkan lagi jika putusan hakim praperadilan SDA ini tidak belajar dari kekeliruan putusan hakim praperadilan BG.”

Dia juga menginginkan di masa mendatang hakim dapat melakukan proses peradilan secara baik dan adil, sehingga membuat keputusan yang berimbang. “Hakim seharusnya bertindak sesuai dengan kaidah yang baik dan benar serta menjaga nilai-nilai keadilan yang bersumber dari hati nurani,” pungkasnya.

Seperti diketahui, SDA mengajukan praperadilan dan menggugat KPK sebesar Rp 1 triliun mengenai status tersangka yang ditetapkan oleh KPK. (Yusuf Isyrin Hanggara)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.