Minggu, 25 Oktober 20

Wah, SDA Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel

Wah, SDA Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel

Jakarta, Obsessionnews – Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali telah menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (23/2/2015). Gugatan itu berkaitan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pengolahan dana haji di kementerian yang pernah ia pimpin.

“Permohonan praperadilan sudah kami ajukan di PN Jaksel tadi pagi jam 08.00 WIB,” ujar kuasa hukum Suryadharma, Humphrey Djemat di Jakarta, Senin (22/2/2015) siang.

Humphrey menjelaskan, permohonan praperadilan diajukan tujuannya untuk mencari keadilan atas ditetapkannya Suryadharma sebagai tersangka oleh KPK. ‎Ia menilai penyidik KPK tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat Surdharma dalam kasus tindak pidana korupsi. Bahkan, KPK dianggap telah melakukan arogansi hukum.

Salah satu contohnya kata,Humphrey‎, KPK sampai saat ini masih kesulitan untuk membuktikan kesalahan Suyadharma sehingga wajar KPK belum bisa melakukan upaya penahanan terhadap yang bersangkutan. Anehnya kata dia, Alat bukti itu terus dikumpulkan oleh KPK setelah Suryadharma lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka dilakukan terlalu dini dan melanggar hak asasi manusia klien kami,” terangnya.

Prapradilan ini sebelumnya pernah diajukan oleh Komjen Polisi Budi Gunawan, yang ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi oleh KPK. Salah satu putusan Pengadilan Negeri Jaksel ialah penetapan tersangka sebagai dasar gugatan praperadilan adalah bagian dari obyek praperadilan. Karena itu, Humphrey yakin gugatanya akan diterima oleh hakim.

‎Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah menyalahgunakan wewenang dengan memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi yakni dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Keluarga yang ikut diongkosi antara lain para istri pejabat Kementerian Agama.

Selain itu, KPK juga menduga ada penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji. Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah anggota DPR, keluarga Suryadharma, dan politisi PPP yang ikut dalam rombongan haji gratis. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.