Rabu, 29 Januari 20

SBY Ungkap Perjanjian dengan KMP Soal Perppu Pilkada

SBY Ungkap Perjanjian dengan KMP Soal Perppu Pilkada

Jakarta – Meski beberapa kali menyatakan akan bersikap netral dan menjadi partai penyeimbang, Demokrat tetap saja menunjukan kecondongan sikap politiknya untuk merapat bersama partai Koalisi Merah Putih (KMP). Hal itu bisa diliat dari keputusan Demokrat untuk walk out dalam sidang RUU Pilkada, kemudian ‎ditunjuknya kader Demokrat Agus Hermanto sebagai Wakil Ketua DPR.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat akhirnya juga mengakui, bahwa partainya saat ini lebih condong untuk bekerja sama dengan KMP. SBY mengungkapkan alasan tersebut, salah satunya mengenai perjanjian yang sudah disepakati dengan KMP terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pilkada.

Dalam akun Twitter-nya @SBYudhoyono, SBY mengatakan, bahwa dirinya lebih dulu telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa. Menurut SBY, ada keinginan yang kuat dari KMP untuk meminta Demokrat bergabung ikut ambil bagian mengawal pemerintahan Jokowi-JK melalui DPR.

“Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan,” ungkap SBY, di Akun Twitternya.

Usai melakukan pertemuan tersebut, Hatta kemudian menyampaikan pesan itu dalam rapat pimpinan KMP. Demi menghormati keinginan SBY, KMP akhirnya menyetujui untuk mendukung Perppu yang sudah dibuat oleh SBY.

“Sekitar pkl 20.00, saya terima lembar kesepakatan utk (1) Kebersamaan di DPR & MPR; (2) Dukung Perpu Pilkada Langsung dgn perbaikan,” beber SBY.

Kesepakatan itu kata SBY,‎ sudah diikat dengan penandatanganan dari semua Ketua Umum Partai Koalisi Merah Putih, yakni Partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan juga Partai Demokrat.‎ “Khusus PPP hanya Ketum,” kata SBY.

Meski begitu, SBY mengaku tidak bisa memberikan jaminan, kesepakatan itu akan berjalan sesuai dengan rencana. “Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP,” katanya lagi.

Terlebih kata SBY, perppu itu memuat perbaikan dari hal-hal negatif pilkada langsung yang dikhawatirkan tidak disepakatan oleh semua kubu KMP. Pasalnya, seperti yang sudah banyak didengar oleh publik, KMP lebih senang memilih Pilkada melalui DPRD. (Abn)

 

Related posts