Kamis, 26 Mei 22

SBY Dinilai Tanggung Jawab Atas Hilangnya Hasil TPF Munir

SBY Dinilai Tanggung Jawab Atas Hilangnya Hasil TPF Munir
* Almarhum Munir.

Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos, menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bertanggung jawab atas hilangnya dokumen penyelidikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. ‎Sebab tim pencari fakta (TPF) dibuat pada masa SBY.

“Karena TPF dibentuk dan bekerja untuk SBY pada 2005, saat masih menjadi presiden ke-6 RI,” kata Bonar dalam keterangan tertulis, Senin (17/10/2016).

Menurutnya, selama sepuluh tahun, SBY punya waktu panjang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Namun, publik semua kecewa dengan kinerja SBY yang tidak bisa mengungkap kasus Munir yang diracun di pesawat Garuda.

“SBY tidak bisa diam membisu atas putusan KIP (Komisi Informasi Pusat) yang memerintahkan Kemensesneg membuka dokumen TPF,” ucap Bonar.

Menurut Bonar, meski hasil putusan sidang sengketa informasi di KIP ditujukan pada Sekretariat Negara sebagai institusi, SBY secara moral tetap memiliki kewajiban untuk menjelaskan keberadaan dokumen itu kepada publik.

Tigor menyebutkan, SBY harus memastikan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki akses atas laporan kerja TPF, sehingga Jokowi bisa menuntaskan kasus pembunuhan Munir.

“Sebagaimana mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra sampaikan, bahwa SBY sama sekali tidak memberikan mandat apapun kepada Yusril atas laporan akhir TPF,” kata Bonar.

“Dengan demikian, hanya pada SBY kita bisa memperoleh penjelasan di mana dokumen tersebut berada,” ujarnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.