Jakarta, Obsessionnews – Saat memberikan pidato pada acara Konfrensi Parlemen Asia-Afrika di Parlemen, Senayan, Kamis (23/4/2015). Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menilai persoalan kemiskinan masih menjadi persoalan yang utama di negera-negara Asia Afrika.
Termasuk salah satunya adalah di Indonesia. SBY menjelaskan, selama 60 tahun acara Konfrensi Asia Afrika ini berjalan, angka kemiskinan diakui sudah turun menjadi 20 persen. dibandingkan tahun 1950-an yang mencapai 80 persen angka kemiskinan. Meski demikian, SBY mengaku belum puas dengan jumlah itu.
Berdasarkan pengalamannya memimpin Indonesia selama 10 tahun, SBY bercerita hampir di seluruh negera-negara Asia-Afrika masih banyak rakyatnya yang berpenghasilan jauh lebih rendah dari UMR. Jumlah itu tidak tanggung-tanggung mencapai 700 juta orang.
“Kemiskinan tetap menjadi masalah utama Asia Afrika, termasuk di Indonesia. Di Asia Afrika, 700 juta penduduk hidup dengan penghasilan di bawah satu dollar Amerika per hari,” kata SBY.
Untuk itu, dalam kesempatan tersebut SBY kembali mengajak kepada Pemerintah dan para Parlemen Delegasi Asia-Afrika untuk bersama-sama memerangi kemiskinan. Sebab, dengan kemiskinan, banyak masyarakat yang akhirnya meninggal karena terkena penyakit, dan juga dihantui rasa kecemasan.
“Jawaban untuk semua ini adalah pertumbuhan ekonomi. Asia Afrika harus melihat agenda besar untuk menumbuhkan ekonomi bersama-sama,” jelasnya.
Dalam konteks KAA saat ini, lanjut SBY mestinya semua negara Asia Afrika sudah siap untuk melaksanakan agenda besar yakni mengentaskan kemiskinan disetiap negaranya masing-masing. Pasalnya, pada jaman sekarang ini sudah banyak sumber daya yang bisa dikembangkan.
Hal ini tentu berbeda dengan masa-masa awal KAA dibentuk, dimana banyak negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka. Sumber dayanya juga masih terbatas, kemudian tidak didukung oleh perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini. Karenanya, SBY berharap hasil KAA bisa memicu semangat untuk memecah persoalan-persoalan bangsa.
“Kuncinya adalah sistem pemerintahan yang baik untuk membangun kerja sama ini. Apa pun model ekonomi dan paham politiknya, tanpa pemerintahan yang baik, hal itu tidak akan tercapai,” tutupnya. (Albar)
