Jakarta – Pada mulanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditengarai jelas mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto – Hatta Rajasa di Pilpres 2014. Maklum, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa adalah besan dari SBY. Apalagi, jika terjadi pergantian rezim penguasa yang bukan dari kalangan ‘barisan’ SBY, kemungkinan dikhawatirkan kasus Bank Century yang menyandera SBY bisa dibabat habis oleh presiden penggantinya.
Oleh karena itu wajar jika SBY lebih memilih Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, ketimbang Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Mengingat pula, selama ini JK selalu berkoar bahwa skandal bailout Century adalah perampokan oleh pemiliknya sendiri sehingga tidak perlu diberi bailout Rp6,7 triliun karena bukan bank gagal yang berdampak sistemik. Artinya, kasus Century bakal menyeret Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu, sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.
Lantas, adakah deal antara SBY dengan pihak Jokowi-JK agar capres-cawapres yang diusung PDIP bersama partai koalisinya tersebut didukung Cikeas untuk menang dari gugatan Tim Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak hasil rekapitulasi Pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alasan terjadi banyak kecurangan dan sebagainya? Salah satu hal yang bisa dilihat adalah dari pernyataan SBY yang buru-buru begitu secepat kilat menanggapi isu dari WikiLeaks yang merilis bahwa Australia telah mengeluarkan perintah pembungkaman pada kasus dugaan korupsi multi-juta dolar yang disebut melibatkan Presiden SBY dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri. Kasus yang dimaksud adalah dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia.
Tidak seperti menanggapi kasus lainnya yang meski mendapat desakan aksi unjukrasa, Presiden tidak juga cepat merespon. Namun anehnya, kali ini SBY dengan supercepat membantah isu yang memuat nama Megawati Soekarnoputri. “Pemberitaan Wikileaks itu, saya nilai mencemarkan dan merugikan nama baik ibu Megawati dan saya sendiri,” tegas SBY saat memberikan keterangan pers dengan memanggil para wartawan di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7/2014).
Karuan saja, orang bertanya-tanya dan mengaitkannya dengan kepentingan SBY terhadap ketua umum PDI Perjuangan (PDI-P) itu. Maklum, PDI-P adalah Partai induknya Jokowi, sang presiden terpilih berdasar hasil rekapitulasi KPU di Pilpres 2014. Bisa jadi orang menerka bahwa dengan membela Megawati terkait isu yang dilontarkan Wikileaks, SBY mencari perhatian terhadap pentolan PDI-P tersebut agar Jokowi tidak lagi mempermasalahkan skandal Century dan kasus lainnya yang melibatkan Cikeas jika nanti berkuasa bersama JK.
Mengapa SBY sudah yakin bahwa gugatan Prabowo tak bakal menang di MK? Ini karena SBY mengacu pada pernyataan Mantan Ketua MK Prof Mhfud MD. Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta itu mengatakan, dirinya tidak merekomendasikan gugatan ke MK setelah KPU pada 22 Juli 2014 mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres 2014 memenangkan pasangan Jokowi-JK dengan selisih perolehan suara sekitar 8 juta. Yakni, pasangan Jokowi-JK memperoleh suara 70.997.833 atau 53,13 % mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta yang mendapatkan 62.576.444 suara atau 46,84% dari jumlah total suara sah 133.574.277 pemilih di 33 provinsi ditambah PPLN. Tim Prabowo-Hatta pun langsung mengajukan gugatan ke MK pada 25 Juli 2014, dengan mengklaim telah memiliki banyak bukti kecurangan berdasar laporan dari berbagai daerah.
Namun, secara mengejutkan Mahfud MD justru mengatakan, tidak ada gunanya Prabowo-Hatta menggugat ke MK. Ia malah menyarankan agar Prabowo-Hatta capresnya menerima saja kekalahan dengan lapang dada. Karena sebagai mantan ketua MK yang memutus ratusan sengketa pemilu, menurut Mahfud, MK akan menyatakan bahwa pemilu ini terjadi pelanggaran tetapi tidak mempengaruhi hasil pemilu. “Tidak perlu dan tidak ada gunanya digelar pemilu suara ulang, karena meski terjadi pelanggaran (kecurangan), hakim MK tidak tidak akan menghilangkan kecurangan-kecurangan itu,” tutur Mahfud sembari menambahkan, “Sebagai mantan ketua MK, saya tidak rekomendasikan ke MK, gugatan (Prabowo-Hatta) itu tak akan ada gunanya. Pemungutan suara ulang sudah lewat waktunya yaitu sebelum 9 Juli, sekarang hanya ada penundaan pengumuman sebulan setelah 9 Juli.”
Mendengar pernyataan Mahfud ini, sebagian anggota Tim Prabowo-Hatta merasa terpukul. Lantas posisi ketua tim pemenangan yang semula diduduki Mahfud, diganti nama menjadi Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan, yang diketuai Letjen (Purn) Yunus Yosfiah. Mahfud pun banyak menerima kritikan setelah dirinya mundur dari tim Prabowo-Hatta dengan alasan tugas dia telah setelah saat KPU pada 22 Juli mengumumkan hasil Pilpres 2014. Setelah KPU memenangkan Jokowi-JK, Mahfud mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dianggap merugikan tim Prabowo-Hatta. Mulai dari anggapannya percuma menggugat MK, data quick count tidak kredibel, data C1 PKS yang tak pernah disampaikan, Prabowo dibisiki data yang keliru dan lainnya.
“Secara etik pernyataan Mahfud ini tidak etis. Dapat dibaca bahwa Mahfud berkhianat, meninggalkan gelanggang sebelum pertempuran selesai, mencari selamat sendiri setelah Prabowo Hatta dinyatakan kalah oleh KPU,” ujar Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara (Gema Nu), Muhamad Adnan, lewat pernyataan persnya, Rabu (30/7). Apalagi, lanjutnya, setelah itu media sosial ramai membahas foto Mahfud bertemu tim pemenangan Jokowi-JK. Indikasi yang menguatkan bahwa Mahfud sedang ‘bermain’ mencari posisi di pemerintahan jika Jokowi-JK dimenangkan MK. “Sangat disayangkan, sikap Mahfud yang selama ini terkenal konsisten berubah jadi seorang Machiavellian, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan ambisi pribadinya,” umpat Adnan geram.
Yang jelas, Pilpres 2014 sudah selesai dan hasilnya menunjukkan bahwa Jokowi-JK menang dengan perbedaan selisih 5-6%, atau dengan nilai selisih suara 8.421.439 suara. Selisih suara ini dianggap sangat besar, sehingga Ketua Tim Pemenangaan Prabowo-Hatta, Mahfud MD secara spontan mengatakan kalau sampai ke MK pun percuma saja. Sebab, untuk membuktikan pelanggaran telah terjadi pada 100 ribu suara saja sangat susah, apalagi sampai 8 juta suara akan mustahil bagi MK akan menyetujui permohonan gugatan kubu Prabowo tersebut. Apalagi, MK akan meminta kubu Prabowo menunjukkan bukti, bukan sekadar dugaan ada kecurangan di 5000-an TPS. Jadi, harus memiliki bukti ada kecurangan masif dan terstruktur untuk dibawa ke MK.
Mahfud sendiri menilai selisih 8 juta suara antara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK adalah cukup besar. Meski demikian, mantan Ketua MK itu menuturkan, ada dua cara untuk mengajukan keberatan. “Pertama, pelaporan kecurangan bisa dilihat dari selisih angka, di form C1, dan jumlah pemilih. Kan angkanya tidak sama. Kedua, bisa dilaporkan dengan telah terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Secara teori begitu,” terangnya.
Tokoh lainnya yang juga meminta Prabowo-Hatta menerima kekalahan dengan lapang dada adalah Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj yang juga pendukung Prabowo-Hatta. Ia mengingatkan calon presiden yang kalah harus ‘legowo’ menerima kekalahannya. “Yang kalah harus ‘legowo’, yang menang jangan sombong,” tuturnya sambil menyarankan agar capres yang kalah tidak mengajukan gugatan ke MK karena dinilai tidak akan ada gunanya. “Menurut saya tidak perlu ke MK. Percuma, tidak efektif,” tandasnya.
Sebelumnya, pendukung Prabowo-Hatta lainnya yakni putra Amien Rais, Hanafi Rais, mengakui keunggulan pasangan Jokowi-JK . Bahkan, anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta di DIY ini mengucapkan selamat untuk Jokowi-JK. “Sebagai generasi muda Partai Amanat Nasional (PAN), kami mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan memegang tampuk kepemimpinan nasional dalam waktu 5 tahun mendatang,” papar Hanafi di akun Facebook-nya, jelang KPU umumkan hasil Pilpres 2014.
Melihat kalangan tim pendukung Prbowo-Hatta sendiri sudah yakin Jokowi-JK yang memenangkan Pilpres 2014, nampaknya sangat beralasan bagi SBY untuk langsung banting setir berbalik mendukung dan melakukan pendekatan ke Jokowi, serta mencari perhatian kepada Megawati Soekarnoputri saat keduanya diserang isu yang dihembuskan Wikileaks. Tentu saja, SBY berharap mudah-mudahan Presiden Jokowi nanti mengubur dalam-dalam skandal Century meski JK telah menyebut bahwa kasus yang merugikan keuangan negara Rp6,7 triliun itu adalah perampokan. Nampaknya, kini yang hampir pasti Jokowi bakal dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober mendatang. Soal pengusutan kasus Century, tergantung langkah dan sikap terbaru Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nanti. (Ars)
